JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan pelat merah menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyambut baik usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendukung pengembangan riset dan inovasi nasional. Menurutnya, penguatan penelitian menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kemandirian industri Indonesia.
“Tadi juga ada usul, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset. Dan untuk riset, inovasi, ini bagus, usul,” ujar Prabowo.
Presiden mengungkapkan, kinerja sejumlah BUMN mulai menunjukkan perkembangan positif dalam satu tahun terakhir. Namun demikian, pemerintah tidak ingin berhenti pada peningkatan laba semata, melainkan juga melakukan pembenahan struktur kelembagaan agar perusahaan negara menjadi lebih ramping dan produktif.
“Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba,” katanya.
Prabowo menjelaskan, pemerintah tengah menjalankan program rasionalisasi BUMN secara bertahap. Dari jumlah perusahaan negara yang sebelumnya mencapai lebih dari seribu entitas, saat ini lebih dari 200 perusahaan telah ditutup, dan jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ucapnya.
Menurut Prabowo, penyederhanaan jumlah BUMN akan mengurangi beban biaya operasional yang selama ini dinilai terlalu besar, mulai dari pengeluaran untuk direksi, komisaris, hingga struktur organisasi yang tidak lagi efektif.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya.
Ia memastikan proses reformasi tersebut ditargetkan rampung dalam tahun ini sehingga dalam dua tahun pemerintahan berjalan, BUMN telah memiliki tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, dan fokus melayani kepentingan publik.
“Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Selain reformasi BUMN, Prabowo juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan ekosistem riset nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mitra internasional. Ia menilai sinergi tersebut akan mempercepat lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional.
“Kemudian usul-usul lain tentang kerja sama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah saya kira ini benar. Nanti kita akan ke arah situ semua,” pungkas Presiden.
Melalui langkah reformasi BUMN dan penguatan riset, pemerintah berharap Indonesia memiliki fondasi industri yang lebih mandiri, kompetitif, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.
