JAKARTA – Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA sekaligus Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi, Toto Izul Fatah, menilai Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) lahir dengan tujuan yang baik, namun implementasinya perlu mendapat perhatian serius agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
Menurut Toto, program yang digagas pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa tersebut memiliki misi strategis, mulai dari menghidupkan koperasi, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian, hingga memperkuat pemerataan ekonomi di tingkat desa. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik, melainkan juga kesiapan sistem pendukungnya.
“Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus diakui lahir dari niat baik. Yaitu, menghidupkan ekonomi desa, memotong rantai tengkulak, memperkuat distribusi pangan, dan menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan. Namun, niat baik saja ternyata tidak cukup. Dalam kebijakan publik, program besar yang bergerak terlalu cepat tanpa kesiapan sistem justru bisa berubah menjadi bom waktu,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Senin (6/7/2026).
Ia kemudian memaparkan sejumlah catatan yang dinilai perlu segera dibenahi pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan pengadaan kendaraan operasional bagi koperasi yang jumlahnya sangat besar. Toto mempertanyakan efektivitas pemanfaatan kendaraan tersebut apabila koperasi di lapangan belum memiliki aktivitas usaha yang berjalan optimal.
Menurutnya, aset operasional tidak akan memberikan manfaat apabila belum ditopang sistem bisnis yang matang, termasuk kepastian komoditas, mekanisme distribusi, hingga tata kelola koperasi.
Selain itu, Toto menyoroti adanya sejumlah koperasi yang telah diresmikan tetapi belum beroperasi secara penuh. Ia mencontohkan laporan mengenai sejumlah KDMP di Kabupaten Jombang yang disebut kembali berhenti beroperasi setelah peresmian karena masih menunggu petunjuk teknis dan kepastian harga dari pihak terkait.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pelaksanaan program lebih berorientasi pada seremoni dibandingkan memastikan koperasi benar-benar siap menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.
Persoalan lain yang disorot ialah keberlanjutan pasokan barang. Toto menyinggung kasus KDMP Syariah di Lamteh, Banda Aceh, yang sempat menghentikan operasional setelah pasokan sejumlah komoditas dari BUMN ditarik. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi membutuhkan rantai pasok yang stabil agar dapat bertahan.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan dalam menentukan lokasi pembangunan koperasi. Sejumlah pembangunan KDMP di beberapa daerah, seperti Kabupaten Pati dan Kendal, sempat menjadi sorotan publik karena dinilai berada di lokasi yang kurang strategis. Meski terdapat penjelasan dari pemerintah desa mengenai pertimbangan pemilihan lokasi, Toto menilai efektivitasnya tetap harus dibuktikan melalui kajian ekonomi yang memadai.
