MADIUN – Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar mengungkapkan tiga persoalan utama yang dihadapi prajurit TNI di wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, mulai dari keterbatasan alat mobilisasi pasukan, minimnya rumah dinas hingga kebutuhan pembekalan bagi prajurit menjelang masa pensiun.
Temuan tersebut diperoleh saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya pada Jumat (12/6/2026).
Menurut Abdul Halim, kebutuhan alat mobilisasi pasukan menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah. Sebab, kesiapan operasional prajurit di lapangan tidak dapat dipisahkan dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
“Dan tentu semua ini akan segera kita sampaikan kepada Panglima, atau kepada Pak Menteri Pertahanan, atau pihak-pihak yang terkait, termasuk mungkin mengalokasikan di APBN agar kebutuhan alat mobilisasi pasukan ini bisa dipenuhi. Karena itu sesuatu yang amat sangat mendasar menurut kita,” kata Abdul Halim.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai dukungan anggaran negara perlu diarahkan untuk memperkuat kesiapan satuan di daerah, terutama dalam menunjang mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas prajurit.
Selain persoalan sarana operasional, Komisi I DPR juga menyoroti kondisi kesejahteraan prajurit yang dinilai masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait ketersediaan rumah dinas.
Abdul Halim mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi di wilayah Korem 081, di mana jumlah rumah dinas yang tersedia jauh dari kebutuhan personel yang ada.
“Tentu terkait dengan kesejahteraan prajurit, utamanya rumah dinas. Terus terang di wilayah Korem 081 ini cukup memprihatinkan, rasio yang sangat tidak seimbang antara jumlah pasukan dengan rumah dinas yang tersedia,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan hunian bagi prajurit tidak boleh dipandang sebagai isu sekunder karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan keluarga dan motivasi personel dalam menjalankan tugas negara.
Tak hanya itu, Abdul Halim juga mendorong pemerintah memperkuat program pembinaan bagi anggota TNI yang akan memasuki masa purnatugas. Menurutnya, para prajurit membutuhkan bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai agar mampu beradaptasi setelah tidak lagi berdinas aktif.
“Dibutuhkan penguatan-penguatan dalam pembinaan bagi pasukan, prajurit, apalagi yang menyongsong pensiun, supaya ada pembekalan-pembekalan yang cukup penting bagi keberlanjutan teman-teman yang nanti pada akhirnya pensiun,” tuturnya.
Komisi I DPR RI berencana membawa berbagai temuan tersebut ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pertahanan yang lebih komprehensif. Hasil kunjungan lapangan itu juga akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesiapan prajurit TNI di berbagai daerah.
