MINA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga bermain dalam pengelolaan layanan haji setelah muncul sorotan terkait kondisi jemaah Indonesia di Mina.
Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah jemaah disebut tidak memperoleh fasilitas tenda secara layak hingga ada yang terpaksa beristirahat di luar tenda pada fase puncak ibadah haji.
Rieke menegaskan pemerintah tidak boleh ragu menindak oknum yang diduga merugikan jemaah haji, terutama jika berkaitan dengan pengelolaan dana dan pelayanan publik.
“Saya yakin Pemerintah tidak akan ragu sikat mafia haji tanpa pandang bulu. Bismillah Allah buka kebenaran dan siapapun dan apa pun kedzoliman,” ujar Rieke dalam keterangannya di Mina, Jumat (29/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu juga memberikan dukungan kepada jajaran petugas haji, Kementerian Haji dan Umrah, serta Konsulat Jenderal RI yang dinilai telah bekerja keras melayani jemaah Indonesia di Tanah Suci.
“Semangat besty di Kemenhaj, Konjen dan seluruh petugas haji yang amanah. Yang tidak amanah kita doakan Allah buka kelakuan tak berperikemanusian yang tidak adil dan tidak beradab,” katanya.
Rieke mengaku tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan ibadah haji melalui Kementerian Haji dan Umrah setelah pembentukan kementerian khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
Menurutnya, keberadaan kementerian khusus tersebut mulai menunjukkan sejumlah perbaikan dibanding penyelenggaraan sebelumnya, meski masih terdapat berbagai catatan evaluasi.
“Kami bangga akhirnya diputuskan ada kementerian khusus yang menangani haji dan umroh. Berdasar UU 14/2025 Indonesia memiliki Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.
Ia menilai pelaksanaan Haji 2026 menjadi momentum penting karena merupakan penyelenggaraan perdana di bawah kementerian baru tersebut.
“Indonesia #Haji2026 adalah haji pertama yang penyelenggaraannya dilayani oleh Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah dan DPR RI bergandengan tangan. Alhamdulillah ada perbaikan dalam beberapa hal yang sebelumnya berantakan,” lanjutnya.
Meski demikian, Rieke menyoroti masih adanya indikasi persoalan serius dalam layanan jemaah di Mina, terutama terkait fasilitas pemondokan dan tenda.
“Namun di tengah perjuangan tersebut di Mina, tempat bermakna dalam perjuangan keislaman Muhammad SAW, Allah membuka mata manusia yang terbatas bahwa masih ada oknum-oknum pihak yang masih nekat indikasi ngemplang uang haji rakyat,” tegasnya.
Akibat persoalan tersebut, menurut Rieke, masih ada jemaah Indonesia yang tidak memperoleh hak pelayanan sebagaimana mestinya.
“Akibatnya masih ada jemaah haji Indonesia yang tidak mendapat haknya. Tak dapat tenda atau fasilitas tenda yang kurang baik, tidak sesuai yang seharusnya,” pungkasnya.
