HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengelolaan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disorot DPR. Ketidaksinkronan antara pemerintah daerah (pemda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) disebut jadi salah satu akar persoalan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mengkritisi adanya ketidakselarasan koordinasi di lapangan yang berujung pada sejumlah kebijakan tidak berjalan optimal. Ketidaksinkronan itu dinilai berdampak langsung pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Karena ternyata tadi, ada informasi belum klop antara pemerintahan daerah dengan BGN. Ya, selesai pertemuan ini, mereka sudah dapat SK, silakan tindak lanjutnya,” kata Obon dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (21/4/2026).
Masalah yang muncul bukan sekadar administratif. Obon menyebut sejumlah SPPG bahkan terpaksa ditutup karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan, terutama dalam aspek pengelolaan limbah dan manajemen operasional.
“Ini yang kita fasilitasi agar ada solusi bersama,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.
Data dari BGN menunjukkan situasi yang cukup serius. Sekitar 300 dapur di Jawa Barat telah ditutup karena dinilai tidak memenuhi ketentuan.
“Kita dengar dari BGN ada perbaikan-perbaikan, makanya di Jawa Barat ada 300 dapur yang ditutup karena tidak sesuai dengan aturan dari dapur tersebut,” ujarnya.
Obon menyampaikan persoalan dapur bukan sekadar isu teknis jangka pendek. Ia mengaitkannya langsung dengan masa depan generasi bangsa, termasuk persoalan stunting dan kualitas kecerdasan masyarakat.
“Yang kedua, rata-rata IQ orang Indonesia juga kan dibanding negara lain jauh banget. Jadi, masalah dapur bukan masalah hari ini, tapi masalah masa depan bangsa ke depan,” ujar Obon.
Ia juga menyinggung bahwa angka stunting di Indonesia masih jadi tantangan serius yang harus ditangani secara sistematis. Hal itu termasuk melalui pembenahan dapur dalam program MBG.
Lebih lanjut, Obon menilai berbagai persoalan sebenarnya sudah banyak dilaporkan ke pemerintah daerah. Namun, respons yang diharapkan belum sepenuhnya optimal.
“Hal-hal seperti pengolahan limbah dan manajemen dapur ini harus terus diperbaiki. Laporan dari masyarakat juga harus ditindaklanjuti,” katanya.
Ia mendorong adanya langkah konkret berupa evaluasi rutin serta penguatan koordinasi antara pemda dan BGN agar program berjalan efektif.
Dia menekankan intinya saat ini ada banyak masalah masuk ke pemda terkait MBG.
“Tapi Pemda mau ngapain? Nah hari ini ada dari BGN, silakan nanti ke depannya. Saya tawarkan apa rapat, tiap dua bulan atau tiga bulan sekali evaluasi,” ujarnya
