HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang diharapkan jadi jalan damai justru dimulai dengan penuh ketegangan. Alih-alih meredakan konflik, perbedaan tafsir soal Lebanon kini berpotensi menggagalkan seluruh proses diplomasi.
Di saat Washington mengklaim jalur damai masih terbuka, Teheran justru memperketat kontrol di Selat Hormuz. Teheran geram dengan kelakuan Israel sebagai pihak yang merusak kesepakatan karena menyerang Lebanon yang terdapat kelompok Hizbullah, sekutu Iran.
Sejak diumumkan, implementasi gencatan senjata berjalan tidak mulus. Iran menunjukkan sikap keras dengan meningkatkan tekanan di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi global.
Di sisi lain, AS belum melanjutkan serangan ke Iran hingga Rabu sore. Washington memilih membuka jalur diplomasi baru melalui pembicaraan formal yang direncanakan berlangsung di Pakistan.
Langkah ini menunjukkan bahwa AS masih berupaya menjaga peluang negosiasi. Meski situasi di lapangan terus memanas.
Wakil Presiden AS, JD Vance, menegaskan bahwa konflik di Lebanon tidak termasuk dalam cakupan gencatan senjata dengan AS.
Ia memperingatkan Iran agar tidak menggagalkan proses damai hanya karena perbedaan tafsir tersebut, sekaligus menegaskan posisi tegas Washington.
Dia juga menyinggung Iran agar jangan sampai negosiasi perdamaian berantakan dalam konflik. Ia mengingatkan agar Teheran tak perlu dihantam habis-habisan terkait Lebanon.
“Yang tidak ada hubungannya dengan mereka, dan yang tidak pernah sekali pun dikatakan Amerika Serikat sebagai bagian dari gencatan senjata. Itu pada akhirnya adalah pilihan mereka,” kata Vance dikutip dari New York Post pada Kamis, (9/4/2026).
Bagi dia, jika Iran membela Lebanon dan Hizbullah adalah sikap bodoh. “Kami pikir itu akan bodoh, tetapi itu adalah pilihan mereka,” tutur Vance.
Iran: AS Langgar Kesepakatan
Dari Teheran, kritik keras justru datang dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ia menyebut kesepakatan gencatan senjata dan rencana pembicaraan damai sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.
Menurutnya, AS sudah melanggar proposal 10 poin yang sebelumnya menjadi dasar negosiasi.
“Ketidakpercayaan historis yang mendalam yang kami miliki terhadap Amerika Serikat berasal dari pelanggaran berulang-ulang terhadap semua bentuk komitmen — sebuah pola yang sayangnya telah terulang sekali lagi,” kata Ghalibaf.
Ia menegaskan bahwa proposal tersebut sebelumnya diakui sebagai kerangka negosiasi oleh Presiden AS.
“Seperti yang telah dinyatakan dengan jelas oleh Presiden Amerika Serikat dalam pidatonya, Proposal 10 Poin Republik Islam Iran adalah ‘dasar yang dapat diterapkan untuk bernegosiasi’ dan kerangka kerja utama untuk pembicaraan ini. Namun, 3 klausul dari proposal ini telah dilanggar sejauh ini.”
Ghalibaf merinci tiga poin utama yang dianggap dilanggar yakni serangan Israel terhadap Lebanon. Lalu, penolakan hak Iran untuk pengayaan uranium dan dugaan pelanggaran wilayah udara Iran oleh drone.
Ia bahkan mengklaim bahwa pesawat tak berawak tersebut telah dihancurkan di wilayah Iran. “Dalam situasi seperti itu, gencatan senjata bilateral atau negosiasi tidaklah masuk akal,” jelas Ghalibaf.
Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump tak pernah menyetujui proposal 10 poin dari Iran.
Menurutnya, Washington memilih pendekatan berbeda yang dianggap lebih realistis.
“Gagasan bahwa Presiden Trump akan menerima daftar keinginan Iran sebagai kesepakatan sama sekali tidak masuk akal,” kata Leavitt.
“Presiden hanya akan membuat kesepakatan yang melayani kepentingan terbaik Amerika Serikat,” ujar Leavitt.
