HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi ke versi lama setelah omongan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Sikap Jokowi itu pun dikritik DPR RI.
Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah mengkritik Jokowi bahwa UU bukan soal selera kekuasaan. Ia menyindir saat berkuasa, Jokowi mengubah UU.
Tapi, saat sudah tak berkuasa, UU yang diubahnya kini dipersoalkan dan dipersalahkan.
“Ketika saya berkuasa, undang-undangnya saya ubah. Ketika saya tidak berkuasa, maka undang-undang yang saya ubah itu ternyata salah, ubah lagi deh. Bukan seperti itu,” kata Said di Jakarta, Kamis, (19/2/2026).
Menurut dia, angka Indeks Persepsi Korupsi (KPK) saat ini sudah turun hingga ke ‘titik nadir’. Maka itu, ia mengajak agar semua pihak bisa memperbaiki situasi itu.
Kata dia, tak perlu melompat dari satu titik ke titik lain. Ia bilang wacana revisi UU KPK perlu dipertimbangkan secara matang-matang.
“Mari kita pertimbangkan secara matang-matang kondisi objektifnya seperti apa. Bukan karena Abraham Samad (mantan Ketua KPK), bukan karena Jokowi-nya. Nggak ada urusan dengan itu semua, karena ini urusan bangsa,” jelas Said.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan hingga sejauh ini tak ada usulan ke DPR RI soal revisi UU KPK ke versi yang lama.
Dia bilang DPR saat ini tetap konsisten menjalankan UU KPK yang saat ini tengah berlaku.
“Tidak ada usulan apa-apa ke DPR. Jadi, tetap kita konsisten biarkan UU yang jalan, biarkan jalan,” tutur Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, (19/2/2026).
Pun, demikian jika ada usul dari pemerintah maka perlu ada mekanisme yang harus ditempuh. Dia menekankan proses itu berlaku untuk revisi semua UU.
“UU apapun, bukan hanya UU KPK itu ada mekanismenya,” kata dia.
