Jakarta, Holopis.com – Viral usulan DPR bangun 1.000 bioskop desa pakai APBN 2027 picu debat panas soal prioritas anggaran negara.
Jagat media sosial kembali diguncang oleh usulan kontroversial dari anggota DPR RI yang mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop di desa-desa seluruh Indonesia menggunakan anggaran negara atau APBN 2027.
Ide ini langsung memicu perdebatan sengit, terutama karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi dan prioritas kebutuhan dasar masyarakat saat ini.
Usulan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati, yang menyebut pembangunan bioskop desa ditujukan untuk memperkuat ekosistem industri perfilman lokal, khususnya rumah produksi kecil di daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan ruang tayang.
Menurut Rahmawati, banyak production house (PH) kecil di daerah yang tidak memiliki akses ke jaringan bioskop besar sehingga karya mereka tidak tersalurkan secara optimal.
Karena itu, ia mendorong adanya insentif fiskal serta pembangunan infrastruktur penayangan film hingga ke wilayah pedesaan.
“Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujar Rahmawati dalam keterangannya yang kemudian viral di media sosial.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran APBN 2027 untuk membangun sekitar 1.000 layar bioskop desa sebagai bagian dari penguatan industri kreatif nasional.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka ruang baru bagi pelaku film lokal sekaligus meningkatkan akses hiburan di daerah.
Namun, usulan ini langsung memantik reaksi keras dari publik.
Di berbagai platform media sosial seperti X (Twitter), Instagram, hingga kolom komentar media online, warganet mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.
Banyak netizen menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dibanding membangun fasilitas hiburan seperti bioskop di desa.
“Pendidikan gratis dan kesejahteraan guru lebih penting,” tulis salah satu warganet yang langsung mendapat ribuan dukungan komentar.
Komentar lain juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di daerah yang masih banyak mengalami kerusakan.
Beberapa pengguna media sosial bahkan menyebut banyak sekolah di pelosok yang atapnya sudah ambruk dan kekurangan fasilitas belajar yang layak.
“Lebih baik sekolah yang rusak dibenerin dulu, daripada bangun bioskop,” tulis netizen lainnya dengan nada kritik tajam.
Tak hanya itu, sejumlah warganet juga menyinggung soal kondisi ekonomi masyarakat desa yang dinilai belum tentu mampu menjangkau hiburan berbayar seperti bioskop.
Mereka mempertanyakan efektivitas program tersebut jika daya beli masyarakat masih rendah.
“Rakyat desa mau nonton pakai uang apa kalau penghasilan masih pas-pasan?” tulis komentar lain yang viral di linimasa.
Di platform X, perdebatan semakin panas setelah sebuah utas viral menyoroti ketimpangan prioritas anggaran negara.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa kondisi pendidikan, gaji guru honorer, hingga masalah stunting masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Sejumlah pengguna bahkan membandingkan usulan pembangunan bioskop dengan kebutuhan mendesak seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan sekolah, dan penyediaan akses pendidikan yang lebih merata di daerah terpencil.
“Kenapa bukan bangun sekolah baru atau naikkan gaji guru?” tulis salah satu akun yang ikut memicu diskusi panjang di kolom komentar.
Meski demikian, pihak yang mendukung ide tersebut menilai bahwa pembangunan bioskop desa bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong pemerataan industri kreatif nasional.
Mereka berpendapat bahwa akses hiburan dan budaya juga penting bagi masyarakat di daerah, bukan hanya di kota besar.
Namun, kritik publik tampak jauh lebih dominan.
Banyak yang menilai bahwa penggunaan dana APBN untuk proyek bioskop desa berpotensi tidak tepat sasaran di tengah banyaknya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi.
Sejumlah pengamat media sosial juga menyoroti besarnya potensi anggaran yang dibutuhkan.
Pembangunan 1.000 layar bioskop diperkirakan akan menelan biaya besar, mulai dari infrastruktur bangunan, peralatan proyektor, sistem audio, hingga biaya operasional yang berkelanjutan.
Dengan estimasi tersebut, publik mempertanyakan apakah anggaran yang sama tidak lebih baik dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan.
Di tengah ramainya kritik, istilah “bioskop desa” bahkan sempat menjadi trending di media sosial, dengan ribuan komentar bernada satire hingga sindiran tajam terhadap kebijakan tersebut.
Banyak warganet menilai, kebijakan itu mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan politik dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Penghibur Rakyat,” tulis salah satu komentar yang paling banyak dibagikan.
Hingga saat ini, usulan pembangunan 1.000 bioskop desa dari APBN 2027 masih sebatas wacana dan belum masuk tahap pembahasan resmi anggaran negara.
Namun, perdebatan yang muncul menunjukkan kuatnya sensitivitas publik terhadap arah penggunaan dana negara, terutama di tengah tekanan ekonomi dan berbagai isu kesejahteraan sosial yang masih berlangsung.
Publik kini menanti apakah usulan tersebut akan benar-benar dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah dan parlemen, atau justru berhenti menjadi wacana kontroversial yang hanya ramai di media sosial.
