HOLOPIS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah mengembangkan energi nuklir, namun mengingatkan agar implementasinya tidak mengesampingkan proyek energi terbarukan yang sudah berjalan.
“Jangan sampai karena fokus ke nuklir, proyek energi ramah lingkungan lain yang sudah direncanakan dan bahkan menyerap anggaran besar justru terabaikan. Pabrik bioetanol misalnya, itu harus tetap diprioritaskan dan segera direalisasikan,” ujar Ratna kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).
Ratna juga menekankan aspek keselamatan, kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat harus menjadi prioritas utama sebelum proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dijalankan secara masif.
“Nuklir punya risiko besar jika tidak dikelola secara profesional dan disiplin,” kata Sekretaris DPP PKB Bidang Sumber Daya Alam itu.
Pernyataan Ratna merespons pengumuman Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi bahwa pemerintah menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt dengan target masuk jaringan listrik nasional pada 2032.
“On-grid-nya 2032. Jadi masuk grid 2032 berarti harus sudah commissioning 2032. Ini target tercepat,” ujar Eniya dalam podcast resmi Kementerian ESDM, Minggu, 15 Februari 2026.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Eniya menyebut regulasi pembentukan NEPIO dalam bentuk Peraturan Presiden kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
Setelah Perpres diterbitkan, Kementerian ESDM akan menyusun Keputusan Menteri yang memuat enam kelompok kerja dengan tugas mencakup penentuan lokasi, perizinan, hingga pembiayaan program nuklir. Pemerintah menargetkan tahapan perencanaan dan regulasi berjalan paralel agar target operasional 2032 tercapai sesuai jadwal.
