HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi adanya praktik penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjelang Ramadan.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan agar penyalahgunaan tersebut tidak terus terjadi.
Ia menekankan bahwa KJP merupakan program unggulan yang ditujukan untuk menunjang pendidikan warga kurang mampu, sehingga tidak boleh dimanfaatkan di luar peruntukannya.
“Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan,” ujar Pramono sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com, Kamis, (12/2/2026).
Ia menilai KJP memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kelompok ekonomi paling bawah. Karena itu, penggunaan bantuan tersebut harus benar-benar sesuai tujuan.
“Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” katanya.
Pramono juga mengungkapkan bahwa sejumlah indikator sosial di Jakarta menunjukkan perbaikan, termasuk angka kemiskinan dan stunting. Ia meyakini capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program bantuan pendidikan dan sosial yang dijalankan Pemprov DKI.
“Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” tuturnya.
