KUPANG – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) memberikan bantuan prasarana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan yang diberikan berupa hibah yang terdiri dari dermaga penyeberangan, bantuan teknis Alat Penerangan Jalan (APJ) hingga Kendaraan Dinas.
Hibah ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah yang diselenggarakan di Terminal Tipe A, Bimoku, Kupang, NTT pada, Rabu (15/10.) proses penandatanganan dilakukan langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tatan Rustandi dengan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Krisman Riwu Kore dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Jonas M. Selly.
Adapun hibah Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Seba dan Bantuan Teknis APJ Tenaga Surya diberikan dari Ditjen Perhubungan Darat kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Sementara, hibah Dermaga Penyeberangan Rote Ndao diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
“Ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Harapannya aset ini dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara ekonomi dan sosial,” ujar Tatan di lokasi.
Tatan merici, untuk kendaraan dinas terdiri dari 27 unit sepeda motor roda dua, empat unit sepeda motor roda tiga yang bisa dimanfaatkan satuan kerja di lapangan. Kemudian dalam prosesnya nanti, Ditjen Hubdat akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta melakukan monitoring dalam pengelolaan dermaga penyeberangan, APJ dan kendaraan dinas tersebut.
“Kendaraan dinas yang diserahkan pada hari ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT, Robert Tail mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan serah terima BMN dan kendaraan dinas serta berharap dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam melayani masyarakat.
“NTT sebagai provinsi kepulauan diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelabuhan penyeberangan. Kami optimis dengan semakin baiknya pelayanan penyeberangan, ekonomi masyarakat antar pulau akan lebih baik,” tutupnya.