JAKARTA – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak kenaikan PPN 12 persen. Akan tetapi ia meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan kajian ulang untuk menerapkan besaran PPN tersebut di tahun depan, yakni 1 Januari 2025.
“Kita minta menkaji ulang apakah (PPN 12 persen) tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja,” kata Deddy dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (23/12).
Anggota dewan bernama lengkap Deddy Yevri Hanteru Sitorus tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak menyalahkan pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan PPN 12%, sebab hal itu menjadi amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diteken oleh pemerintahan sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo.
Namun ia berharap kebijakan tersebut agar dipertimbangkan lagi pemberlakuannya sehingga tidak membebani kondisi ekonomi rakyat di situsi perekonomian saat ini.
“Sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” tuturnya.
Desakan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo tersebut tidak malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Karena menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan dalam kondisi dan momentum yang kurang tepat.
Pun jika dalam kajian mendalam yang dilakukan pemerintahan Kabinet Merah Putih bahwa kebijakan menaikkan PPN 12 % pada 1 Januari 2025 tersebut dirasa sudah menjadi keputusan yang tepat dan tidak mengorbankan masyarakat secara masif, pihaknya pun mempersilakan saja.
“Kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silakan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” pungkasnya.
