HOLOPIS.COM, JAKARTA – Isu netralitas Polri masih terus menyita perhatian publik, namun berbagai pihak memastikan Polri dalam mendukung Pemilu 2024, serta menjaga netralitas guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Salah satunya disampaikan Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey mengatakan bahwa isu netralitas adalah isu musiman tiap Pemilu dan sasaran yang dituduh adalah Polri. Dia memastikan Polri mulai dari atasan hingga bawahannya akan bersikap netral di Pemilu 2024.
“Surat Telegram agar anggota bersikap netral sudah jelas dan itu clear. Itu semua soal larangan adanya anggota Polri baik di daerah maupun pusat. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan di masyarakat,” kata Kelrey saat diskusi netralitas ASN, TNI-Polri Berperan Sukseskan Pemilu 2024 di Kopi Oey, Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).
Di sisi lain, ia juga menyindir adanya Panitia Kerja atau Panja Netralitas Polri yang digulirkan DPR RI. Bahkan Kelrey pun mempertanyakan kenapa hanya Panja netralitas Polri saja, bukan BIN, TNI, ASN dari tingkat Kelurahan hingga Kepala Daerah.
“Kenapa netralitas tidak diarahkan ke BIN, TNI atau Kementerian lainnya. Kenapa harus di Polri. Memang Polri itu seksi jadi bahan tudingan,” katanya.
GPK berpesan agar Kapolri tidak terlalu goyang menghadapi cobaan di tahun politik ini. Kelrey meyakini bahwa melalui Telegram yang dikeluarkan itu bisa menjaga personilnya agar bertindak netral dalam Pilpres atau di tahun politik ini.
Hal senada juga dilontarkan Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah menegaskan bahwa pihaknya sangat yakin 1.000 persen Polri akan netral. Apalagi Kapolri sudah menurunkan Telegram soal aturan Polri dan keluarga besar Polri untuk bisa menjaga netralitas.
“Saya meyakini betul 1.000% bahwa Polri akan bertindak netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri. Dan Kapolri yang sekarang saya lihat ya cukup profesional dengan berbagai isu yang menghantam, dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak,” terang Mardiansyah.
Mardiansyah juga menyayangkan tudingan netralitas itu hanya dilontarkan ke Polri bukan ke institusi lain seperti BIN maupun TNI.
“Kalau bicara soal korelasi kepentingan-kepentingan kenapa hanya Trunojoyo (Polri -red) yang disorot, kenapa bukan Pejaten (BIN -red) atau lainnya,” lanjut Mardiansyah.
Baca selengkapnya di halaman kedua.
