HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI mengakui adanya manfaat dari program food estate atau lumbung pangan, dan meminta agar program yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) itu untuk dilanjutkan. Hal itu diputuskan usai Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke lokasi food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Seperti diketahui, program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebelumnya sempat menuai kritikan. Mulai dari Komisi IV yang mempertanyakan data Kementerian Pertanian (Kementan) soal food estate, hingga pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut program food estate sebagai kejahatan lingkungan.
Dalam kunker spesifik tersebut, Komisi IV mendengar pernyataan Tarman, salah satu petani pengelola food estate yang mengatakan bahwa program food estate sangat bermanfaat.
“Sangat bermanfaat, Pak. Semoga program ini bisa terus dilanjutkan,” ujar Tarman sebagaimana dikutip Holopis.com dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (3/9).
Merespons pernyataan petani tersebut, Anggota Komisi IV Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintah daerah (pemda) agar terus mengembangkan program food estate demi kesejahteraan para petani disana.
“Memang (anggaran) 2023 itu tidak ada, tapi saya berharap bahwa program food estate ini meskipun tidak masuk di dalam program anggaran di Kementerian Pertanian tetap bisa dilanjutkan oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten Pulang Pisau,” tutur Djarot.
Sedangkan untuk tahun depan, apabila program food estate memang berkembang dengan baik, Djarot memastikan program akan terus ditingkatkan, terutama untuk ekstensifikasi.
“Dengan begitu maka Pulang Pisau itu menjadi lumbung pangan bukan hanya untuk Kalimantan Tengah tapi juga bisa untuk membantu daerah sekitarnya, Kalimantan Selatan misalnya,” tuturnya.
Selaras dengan Djarot, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonidipuro juga mengapresiasi program food estate di Pulang Pisau dan meminta pemerintah agar bisa melanjutkan program tersebut dengan berbagai perbaikan – perbaikan.
“Nah sekarang ternyata kita lihat produknya walaupun belum maksimal baru 3 ton tapi sudah nampak dan dari para petani minta agar ini dilanjutkan dan kita paham maka kepada pemerintah kami mendorong agar semua yang dibutuhkan terutama air. Karena tidak ada pohon tidak ada air, tidak ada air tidak ada kehidupan,” ujar Darori.
“Nah itu yang penting air ini yang jadi masalah ya mudah-mudahan (Kementerian) PUPR paham untuk melanjutkan proyek-proyek ataupun irigasi yang ada untuk pengairan pertanian ini,” pungkasnya.
