HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) tengah mencoba menggoyang pemerintah untuk menhapus kebijakan program hilirisasi yang telah berjalan.
Bersamaan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada jajaran menterinya untuk tidak kehilangan fokus dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Jokowi juga meminta jajarannya untuk segera mengkaji sejumlah program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan, hingga ekonomi hijau yang belum bisa berjalan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin (3/7) kemarin.
“Hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini,” kata Jokowi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (4/7).
“Lihat dan kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan, apa penyebab, dan bagaimana kelanjutannya,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, IMF sebelumnya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan hilirisasi, yakni dengan mencabut larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.
Permintaan itu disampaikan IMF dalam laporannya yang bertajuk ‘IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia’.
“Direksi (IMF) meminta untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain.” tulis IMF dalam laporannya.
IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif di lintas batas.
