HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan uji coba penerapan transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multilane free flow (MLFF) akan mulai dilakukan pada awal tahun depan, yakni pada Januari 2023.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi V DPR RI, Rabu (14/9) kemarin.
“Kami mungkin akan mulai trial pertama di awal tahun depan,” tuturnya seperti dikutip dari tayangan YouTube TV Parlemen.
Hedy menyampaikan, penerapan MLFF ini tentu akan membuat pelayanan di jalan tol akan ssemakin baik. Nantinya para pengguna jalan tol akan membayar tarif sesuai jumlah kilometer yang dilalui.
“Dan ini nanti kita bisa menerapkan apa yang disebut fair pricing karena sistem bisa mendeteksi dimana dia masuk dan dimana dia keluar. Jadi nanti fair pricing dimana bapak masuk di situ keluar berapa kilometer dikali tarif per kilometernya. Jadi benar benar fair. Ini bisa kita terapkan nanti,” ujar Hedy.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit menambahkan bahwa penerapan nirsentuh ini nantinya dapat memungkinkan dua hal. Yang pertama yakni pembayaran dilakukan tanpa melakukan transaksi di pintu masuk jalan tol. Kedua, pembayaran jalan tol bisa dilakukan sebelum berangkat.
“Sebenarnya kita sebelum berangkat pun sudah bisa langsung merencanakan perjalanan dan membayar sebelum berangkat itu yang dinamakan road ticket. Nanti bisa mereka yang tidak punya smartphone bisa langsung membayar melalui internet, pada saat dia melalui sudah terdeteksi dan terdeduksi biaya yang telah dibayarkan sebelumnya,” ucap Danang.
Dengan demikian, lanjut Danang, penerapan MLFF akan membuat pembayaran tarif tol lebih efisien karena dapat mengurangi antrean di pintu masuk jalan tol. Adapun berdasarkan studi World Bank, kemacetan yang terjadi di jalan Indonesia diperkirakan menyebabkan kerugian Rp 56 triliun per tahun.
Dari jumlah tersebut, 8% kerugian atau sekitar Rp 4,4 triliun berasal dari kemacetan di jalan tol yang salah satunya terkait dengan kemacetan saat transaksi pembayaran atau tapping di gate jalan tol.
“Kalau kita kaitkan dengan transaksi harian itu 3,6 juta transaksi bisa dibayangkan perlambatan kendaraan pada saat transaksi berapa besar dan kebutuhan BBM bisa demikian besar sehingga tadi Pak Dirjen juga mengutip pernyataan di media soal pemborosan bahan bakar dan waktu perjalanan hingga sampai angka Rp 4,4 triliun,” pungkas Danang.
