HOLOPIS.COM, JAKARTA— Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mulai menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara setelah menilai aturan tersebut belum mengakomodasi perkembangan strategi pertahanan Indonesia. Pembahasan bersama DPR ditargetkan menghasilkan formulasi pada akhir 2026, sehingga proses revisi dapat dilakukan pada tahun depan.
Sjafrie mengungkapkan, rencana tersebut telah dikonsultasikan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Pertemuan itu secara khusus membahas kebutuhan penyempurnaan regulasi pertahanan yang dinilai perlu menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini.
“Saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” kata Sjafrie saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai aturan yang berlaku sejak 2002 tersebut perlu diperbarui karena sejumlah perkembangan dalam penyelenggaraan pertahanan belum tertuang secara eksplisit. Menurutnya, revisi UU TNI sebelumnya tidak serta-merta menjawab kebutuhan penyempurnaan aturan mengenai sistem pertahanan negara.
Sjafrie menyebut salah satu hal yang perlu dimasukkan dalam revisi adalah rumusan strategi pertahanan Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia saat ini menerapkan strategi pertahanan defensif yang berorientasi menjaga wilayah nasional dan kepentingan negara, bukan melakukan serangan terhadap negara lain.
“Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, prinsip pertahanan tersebut perlu memiliki landasan yang lebih jelas dalam undang-undang agar arah kebijakan pertahanan negara tercermin dalam regulasi.
“Dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut,” tuturnya.
Untuk menindaklanjuti rencana itu, Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja). Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan rumusan yang dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi pada 2027.
“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!