Gurun Arisastra Desak Polisi Langsung Bubarkan Aksi Kampanyekan LGBT

Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang diangkat antara lain keadilan ekonomi, perlindungan sosial, penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender maupun seksualitas, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, kebebasan berekspresi, perlindungan HAM, hingga keadilan ekologis.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghapusan diskriminasi dan kriminalisasi berbasis gender serta seksualitas. Isu tersebut turut menjadi ruang penyampaian aspirasi kelompok LGBT yang hadir dalam rangkaian aksi.

Dalam pelaksanaannya, aksi juga sempat diwarnai adu argumen dan saling dorong antara peserta demonstrasi dengan aparat kepolisian ketika massa hendak melanjutkan pergerakan menuju kawasan Monas. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pengamanan dan pengaturan massa agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib.

Polemik mengenai aksi tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi, nilai-nilai agama, Pancasila, serta perlindungan hak warga negara. Desakan Gurun Arisastra agar aparat membubarkan demonstrasi yang dianggap mendukung LGBT menjadi salah satu respons dari kelompok masyarakat yang menolak kampanye tersebut.

Di sisi lain, penanganan demonstrasi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 sendiri perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan pertahanan negara dan tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai larangan terhadap seluruh kegiatan demonstrasi yang mengangkat isu gender maupun seksualitas.