MPR Bahas Empat Tahapan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran dalam Rapat Gabungan Hari Ini

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai membahas empat tahapan pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka melalui rapat gabungan yang akan membahas empat agenda tersebut.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan tersebut melibatkan pimpinan fraksi DPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dan menggelar rapat pimpinan.

Tahap pertama yang dibahas adalah penentuan waktu pelaksanaan sidang paripurna MPR. Sidang tersebut nantinya menjadi forum untuk memilih Wakil Presiden yang akan menggantikan Gibran. Penetapan tanggal pelaksanaannya akan dibahas bersama dalam rapat gabungan.

“Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini,” kata Muzani dalam keterangannya sebelum rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2026).

Tahap kedua, pimpinan MPR akan meminta persetujuan rapat gabungan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya. Presiden diberikan waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat tersebut untuk menyampaikan dua kandidat.

“Yang kedua, rapat gabungan akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan oleh Presiden beserta dengan syarat-syaratnya,” ujarnya.

Tahap ketiga adalah pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari keseluruhan anggota MPR atau sekitar 36 orang. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan kedua calon yang diajukan Presiden sebelum proses pemilihan dilanjutkan ke sidang paripurna.

“Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden,” jelasnya.

Sementara itu, tahap keempat adalah pembentukan tim ad hoc. Tim tersebut bertugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih melalui sidang paripurna.

“Dan yang keempat, rapat akan membentuk tim ad hoc yang tugasnya mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rapat Paripurna MPR itu,” ungkap Muzani.

Muzani menegaskan, meskipun MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses tersebut, pimpinan lembaga negara menginginkan kekosongan jabatan Wakil Presiden segera diakhiri.

“Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” pungkasnya.