Hari Purwanto Sentil Keras Wacana Korupsi Tanpa Kerugian Negara : Ini Cara Jahat Hindari Jerat Hukum

3 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik Hari terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan penggunaan anggaran negara. Namun, usulan pengalihan anggaran itu juga berkaitan dengan perdebatan mengenai penguatan kelembagaan antikorupsi dan efektivitas penegakan hukum.

Desak Pemerintah Kendalikan Harga Sembako

Selain persoalan korupsi, Hari menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah, terutama upaya menekan harga kebutuhan pokok yang dinilai masih belum optimal.

Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melawan oligarki apabila harga sembako masih sulit dijangkau masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius para menteri yang bertanggung jawab terhadap sektor pangan dan perdagangan.

Hari menilai operasi pasar perlu dilakukan untuk menekan harga kebutuhan pokok, terlebih jika pasokan pangan nasional mengalami surplus.

“Semestinya ada operasi pasar yang dilakukan oleh menteri terkait, apalagi terjadi surplus pangan tapi harga tidak mampu ditekan. Jangan sampai kebutuhan pangan masyarakat harga tidak terjangkau,” ujarnya.

Ia juga mengkritik kinerja sejumlah pembantu Presiden yang dinilainya belum bergerak optimal dalam menerjemahkan visi dan misi pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hari menyebut sikap asal bapak senang atau ABS berpotensi menghambat evaluasi kebijakan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan jajaran kementerian bekerja aktif, tidak berjalan seolah-olah dalam kondisi autopilot, serta mampu menerjemahkan janji kampanye menjadi kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Hari menegaskan, pemberantasan korupsi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat semestinya berjalan beriringan. Pemerintah, menurutnya, perlu menjaga integritas penyelenggaraan negara sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan dan pendidikan, dapat diakses secara layak.

Diketahui, bahwa Wacana mengenai definisi korupsi tanpa unsur kerugian negara mencuat setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting agar masalah penanganan korupsi di Indonesia berstandar internasional,” ujar Luhut dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/10).

Ia mengacu pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang sempat ia sebut sebagai UN Charter, yang telah diratifikasi Indonesia sejak 20 tahun lalu. Dalam konvensi tersebut, korupsi didefinisikan sebagai penyuapan.

“Nah, kami mengacu pada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun lalu adalah bribery (penyuapan), jadi tidak berbicara mengenai kerugian negara,” jelasnya.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
3 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama