Personel tersebut tidak hanya bertugas melakukan patroli, tetapi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai perlindungan hutan serta pencegahan kebakaran.
Pelibatan masyarakat dinilai penting karena aktivitas manusia, termasuk pembakaran lahan untuk pertanian atau perkebunan, masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu kebakaran.
Karena itu, BPGMN juga akan mendorong pengembangan komoditas yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut dan tidak membutuhkan banyak air, seperti sagu, jelutung, dan nanas.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung penghidupan masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem gambut.
Satyawan menegaskan, upaya menjaga lingkungan tidak boleh menghilangkan sumber penghasilan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
“Jangan sampai perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi tugas kita,” katanya.
Selain mengelola gambut, BPGMN memiliki mandat memperkuat perlindungan ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan kawasan gambut dan mangrove yang rusak.
Pemerintah menargetkan kejadian kebakaran di lahan gambut dapat terus ditekan hingga tidak terjadi lagi di seluruh Indonesia.
Target tersebut menjadi tantangan besar mengingat karhutla masih ditemukan di sejumlah wilayah prioritas.
Sebelumnya, pemerintah menerima laporan kebakaran hutan dan lahan yang mencakup 639,23 hektare di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Melalui pembasahan kembali gambut, pemetaan kawasan kritis, pemantauan tinggi muka air, serta penguatan patroli dan edukasi, BPGMN diharapkan dapat mengubah pendekatan penanganan karhutla.
Bukan hanya memadamkan api setelah kebakaran terjadi, melainkan mencegah kondisi yang memungkinkan api muncul sejak awal.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...