Korupsi Pengadaan Motor Listrik BGN Rp 1,2 T, Kejagung Sita Pesawat dan Helikopter Bell 505

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan motor listrik pada Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025-2026. Di antara aset yang disita berupa satu unit pesawat Textron Aviation Inc. dan satu unit helikopter Bell 505.

Penyitaan sejumlah barang bukti terkait perkara yang sedang diusut itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung, Jumat 2 Oktober 2026. Selain pesawat dan helikopter, Tim Penyidik Koneksitas Kejagung juga menyita satu unit kendaraan Hino NRKB B 9981 BIO, dua unit kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, serta satu unit Lexus LM 500 H 4 Seater tahun 2025. Tim Penyidik juga menyita uang dengan total senilai Rp 24,97 miliar, lima unit handphone, dan 889 dokumen.

“Bersamaan dengan proses penyidikan dan pemidanaan, penyidik juga melakukan penelusuran aset. Dari penerlusuran aset penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan ada kurang lebih lima unit handphone, 889 dokumen, dan uang yg telah disita Rp 24,97 miliar, dan benda asetnya yaitu satu unit pesawat Textron Aviation Inc.; satu unit helikopter Bell 505; satu unit kendaraan Hino NRKB B 9981 BIO; dua unit kendaraan BYD; satu unit BYD Dolphin, serta satu unit Lexus LM 500 H 4 Seater tahun 2025,” ucap
Anang Supriatna seperti dikutip Holopis.com.

Penyidikan Koneksitas dilakukan lantaran satu dari lima orang yang dijerat sebagai tersangka atas kasus ini merupakan anggota TNI Aktif, Kolonel Cpl Budi Utomo (BU). Dalam pengadaan motor listrik ini, tersangka BU bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun empat tersangka lain yang merupakan pihak swasta yakni Andre Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT); Yenna Yuniana (YY) selaku Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal; serta AA dan BG selaku Direktur PT Agra Surya Energi (ASE).

Kejagung menyebut dugaan perbuatan melawan hukum atas pengadaan motor listrik ini terjadi saat BGN dipimpin Dadan Hidayana. Pengadaan motor listrik itu bernilai sekitar Rp1,22 triliun.

Perhitungan dugaan kerugian negara atas kasus itu hingga saat ini sedang dilakukan BPKP. Selain itu, Tim Ahli Teknis ITS Surabaya juga tengah melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian teknis terhadap objek pengadaan.

“Nilai anggarannya kurang lebih Rp 1,2 triliun dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerugian negaranya,” tutur Anang.

Kelima tersangka telah dijebloskan ke jeruji besi. Tersangka Budi Utomo ditahan di Pomdam Jaya; Andre Mulyono ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung; Yenna Yuniana di Rutan Pondok Bambu; serta AA dan YB ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan.

“Untuk dari PPK-nya inisialnya BU, dan dari pihak swasta kurang lebih ada empat orang. Inisial AM, inisial YY. AM ini selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT. Terus YY, ini perempuan. Terus AA, Direktur PT ASE. BG, selaku Direktur PT ASE. Yang tadi YY itu Direktur PT YAT,” terang Anang.

Dalam kontruksi perkara, tersangka BU selaku PPK diduga telah bekerja sama dengan para pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan motor listrik. Mulai dari pemenang vendor, spesifikasi, hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Hingga perusahaan pembanding untuk memenangkan PT YAT,” ungkap Anang.

Dalam pelaksanaan kontrak, jumlah pengadaan yang semula 25.644 unit kemudian diduga diubah menjadi 21.801 unit. Berdasarkan keterangan saksi, sampai 20 Maret 2026 realisasi pekerjaan secara riil baru mencapai 2.117 unit.

“Meski demikian, diduga dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang menyatakan seolah-olah pekerjaan sebanyak 21.801 unit telah selesai 100 persen, yang selanjutnya digunakan dalam proses pembayaran,” kata Anang.