Dari Wakapolri ke Kepala Badan Reforma Agraria, Bisakah Dedi Prasetyo Atasi Konflik Lahan?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dedi Prasetyo resmi memimpin Badan Reforma Agraria. Eks Wakapolri ini kini menghadapi tantangan besar meredam konflik lahan yang terus bergulir. Komjen Pol Dedi Prasetyo memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya. Setelah sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Dedi kini dipercaya memimpin Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dedi sebagai Kepala BRAN pada Kamis, 1 Oktober 2026. Penugasan tersebut menempatkan jenderal polisi itu di tengah agenda besar pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus menangani berbagai persoalan pertanahan. Tugas yang menanti Dedi bukan pekerjaan ringan. Selain harus membangun tata kelola lembaga yang masih baru, ia juga dihadapkan pada persoalan konflik agraria yang selama bertahun-tahun belum sepenuhnya terselesaikan. Situasi itu membuat posisi Dedi menjadi sorotan. Sebab, efektivitas BRAN nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan lembaga tersebut membangun koordinasi dan mekanisme penyelesaian konflik di lapangan. Besarnya tantangan dapat dilihat dari data konflik agraria yang masih tinggi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 konflik agraria terjadi sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam catatan KPA untuk periode 2015-2025, terdapat ribuan konflik agraria dengan wilayah terdampak mencapai jutaan hektare. Persoalan yang muncul pun beragam, sengketa dapat terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, terkait penguasaan lahan, hak guna usaha, kawasan perkebunan, wilayah masyarakat adat hingga tanah yang berkaitan dengan aset negara. Kompleksitas tersebut membuat penyelesaian konflik agraria tak bisa hanya dilihat dari sisi administrasi pertanahan. Ada aspek hukum, sosial, ekonomi dan kepentingan berbagai pihak yang harus diperhitungkan secara bersamaan. Di sinilah BRAN menghadapi tantangan pertamanya. Sebagai lembaga baru, BRAN perlu memastikan persoalan yang masuk dapat dipetakan dengan jelas. Kasus-kasus yang memiliki karakter berbeda juga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang berbeda. Kehadiran BRAN juga membawa konsekuensi pada pembagian peran dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya menjelaskan bahwa ATR/BPN tetap memiliki peran dalam menyiapkan bahan serta proses administrasi pertanahan. Sementara itu, lembaga reforma agraria diarahkan untuk menjalankan fungsi yang lebih luas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga membantu penyelesaian konflik agraria pada tingkat nasional. Dengan pembagian tersebut, BRAN tidak sekadar menjadi tempat menampung daftar sengketa tanah. Lembaga ini harus mampu menghubungkan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat hingga kelompok masyarakat adat. Koordinasi menjadi penting karena satu konflik bisa melibatkan lebih dari satu kewenangan. Tanpa mekanisme kerja yang jelas, proses penyelesaian berisiko kembali berhadapan dengan persoalan klasik, yakni tumpang tindih kewenangan dan panjangnya proses penyelesaian. Rekam Jejak Dedi Dedi Prasetyo memiliki pengalaman panjang di institusi kepolisian sebelum dipercaya memimpin BRAN. Lulusan Akademi Kepolisian 1990 tersebut pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Di antaranya Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala Divisi Humas Polri, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia hingga Inspektur Pengawasan Umum Polri. Pada Agustus 2025, Dedi ditunjuk sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Ahmad Dofiri yang memasuki masa pensiun. Pengalaman di berbagai posisi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Dedi dalam mengelola organisasi, melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak. Namun, memasuki dunia reforma agraria berarti menghadapi karakter persoalan yang berbeda. Konflik tanah sering kali berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Penyelesaiannya bukan hanya soal menentukan siapa yang memiliki dokumen atau hak atas suatu bidang tanah, tetapi juga menyangkut dampak sosial dan ekonomi bagi pihak yang berada di lokasi konflik. Karena itu, pekerjaan Dedi di BRAN bukan hanya membangun struktur organisasi. Ia juga harus memastikan lembaga tersebut memiliki sistem untuk mengidentifikasi konflik, menentukan penanganan, mempertemukan para pihak dan mengawal hasil kesepakatan atau keputusan hingga benar-benar dapat diterapkan. Kepercayaan publik juga menjadi bagian penting. Dalam konflik agraria, setiap pihak tentu memiliki kepentingan dan versi masing-masing mengenai penguasaan sebuah lahan. Mekanisme penyelesaian yang transparan dan memiliki dasar hukum menjadi penting agar keputusan yang diambil dapat diterima para pihak. Apalagi, BRAN hadir ketika persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria masih menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sipil. Di sisi lain, lembaga baru tersebut harus mampu bekerja tanpa tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga yang sebelumnya sudah memiliki kewenangan di bidang pertanahan. Perpindahan Dedi dari kursi Wakapolri ke Kepala BRAN akhirnya bukan sekadar pergantian jabatan. Ia kini harus mengawal lembaga baru yang memiliki mandat besar di tengah persoalan agraria yang kompleks. Pekerjaan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi BRAN dalam menunjukkan bagaimana reforma agraria diterjemahkan menjadi kebijakan dan penyelesaian konkret di lapangan. Dengan jumlah konflik yang masih tinggi dan persoalan pertanahan yang melibatkan banyak pihak, langkah awal Dedi dalam membangun BRAN akan menjadi perhatian.

Dari Wakapolri ke Kepala Badan Reforma Agraria, Bisakah Dedi Prasetyo Atasi Konflik Lahan?

💬 Diskusi Pembaca

Ini 5 Tren Makanan dan Minuman yang Bakal Viral Tahun 2027

Link Viral Kakak vs Adik A Day in My Life 17 Menit, Banyak yang Penasaran Isi Video Aslinya

Sebut Muka Seram Hati Romantis, Rico Waas Ajak Sineas Garap Film di Medan

Prabowonomics Sudah Tepat: Tumbuh Merakyat, Maju Bersama

Fadli Rumakefing Lantik SPEDA DPW NTB, Dorong Sinergi Desa Berdaya dan Energi Terjaga

Terpopuler