Dari Wakapolri ke Kepala Badan Reforma Agraria, Bisakah Dedi Prasetyo Atasi Konflik Lahan?

Persoalan yang muncul pun beragam, sengketa dapat terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, terkait penguasaan lahan, hak guna usaha, kawasan perkebunan, wilayah masyarakat adat hingga tanah yang berkaitan dengan aset negara.

Kompleksitas tersebut membuat penyelesaian konflik agraria tak bisa hanya dilihat dari sisi administrasi pertanahan.

Ada aspek hukum, sosial, ekonomi dan kepentingan berbagai pihak yang harus diperhitungkan secara bersamaan.

Di sinilah BRAN menghadapi tantangan pertamanya.

Sebagai lembaga baru, BRAN perlu memastikan persoalan yang masuk dapat dipetakan dengan jelas.

Kasus-kasus yang memiliki karakter berbeda juga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang berbeda.

Kehadiran BRAN juga membawa konsekuensi pada pembagian peran dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya menjelaskan bahwa ATR/BPN tetap memiliki peran dalam menyiapkan bahan serta proses administrasi pertanahan.

Sementara itu, lembaga reforma agraria diarahkan untuk menjalankan fungsi yang lebih luas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga membantu penyelesaian konflik agraria pada tingkat nasional.

Dengan pembagian tersebut, BRAN tidak sekadar menjadi tempat menampung daftar sengketa tanah.

Lembaga ini harus mampu menghubungkan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat hingga kelompok masyarakat adat.

Koordinasi menjadi penting karena satu konflik bisa melibatkan lebih dari satu kewenangan.

Tanpa mekanisme kerja yang jelas, proses penyelesaian berisiko kembali berhadapan dengan persoalan klasik, yakni tumpang tindih kewenangan dan panjangnya proses penyelesaian.