Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana jika masyarakat sudah telanjur memelihara satwa yang ternyata termasuk dilindungi?
Masyarakat tidak disarankan mengambil tindakan sendiri dengan melepas satwa tersebut ke sungai, hutan, atau lokasi yang dianggap sebagai habitatnya.
Penanganan satwa liar perlu melibatkan instansi yang memiliki kewenangan.
Dalam UU 32/2024, satwa yang menjadi barang bukti dapat diperuntukkan antara lain untuk dikembalikan ke habitat alaminya, dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, diserahkan kepada lembaga konservasi, menjadi koleksi museum, atau dalam kondisi tertentu dimusnahkan.
Karena itu, menemukan atau terlanjur memelihara satwa liar yang diduga dilindungi bukan berarti solusinya langsung dilepas ke alam.
Aturan mengenai satwa dilindungi juga bukan sekadar imbauan.
Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan perbuatan seperti menyimpan, memiliki, atau memelihara satwa dilindungi dalam keadaan hidup dapat dikenai pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.
Selain itu, terdapat ancaman denda paling sedikit kategori IV hingga kategori VII.
Kasus Coki di Bandar Lampung pun akhirnya bukan hanya soal kisah seorang warga yang merawat buaya sejak kecil.
Ketika ukuran buaya sudah mencapai sekitar 2,5 meter dan mulai berkeliaran di sekitar rumah, persoalannya menyangkut keselamatan warga sekaligus aturan konservasi.
Kisah Coki menjadi pengingat bahwa memelihara satwa liar, apalagi predator seperti buaya, bukan perkara sederhana. Rasa sayang kepada hewan tidak otomatis membuat kepemilikannya diperbolehkan secara hukum.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!