HOLOPIS.COM, JAKARTA – Draf rancangan pokok-pokok haluan negara (PPHN) mulai dibuka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada publik. Mulai Sabtu (29/8/2026) pukul 16.00 WIB, masyarakat bisa mengakses naskah tersebut untuk membaca dan memberikan masukan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan keputusan membuka draf PPHN ke publik telah disepakati dalam rapat pimpinan bersama Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).
“Pimpinan MPR beserta Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang menyusun draf rancangan PPHN telah menyepakati bahwa mulai besok pukul 16.00, rancangan PPHN sudah bisa diakses oleh masyarakat,” kata Muzani.
Bisa Dibaca dan Diunduh
Muzani mengatakan draf tersebut nantinya diunggah melalui laman resmi MPR. Masyarakat dapat mengunduh naskah, membacanya, kemudian menyampaikan pandangan maupun masukan.
Ia mengajak berbagai kalangan ikut terlibat dalam proses tersebut. Bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga akademisi, pemikir ketatanegaraan, organisasi hingga individu.
Harapannya, masukan yang masuk bisa membantu menyempurnakan draf sebelum nantinya masuk ke tahap berikutnya.
“Kami akan terus membuka diri terhadap pandangan dan pikiran tersebut. Badan Pengkajian dan Komisi Kajian akan terus mendengar, membaca, dan menyerap semua aspirasi yang berkembang yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami,” ujarnya.
Ditargetkan Jadi Produk Hukum 2027
MPR menargetkan PPHN menjadi produk hukum pada 2027.
Karena itu, proses penyusunan naskah masih akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik. Menurut Muzani, keterlibatan masyarakat diperlukan sebelum PPHN masuk ke tahap pengesahan.
Ia menjelaskan PPHN nantinya diharapkan menjadi landasan filosofis bernegara sekaligus panduan pembangunan nasional.
Panduan tersebut akan menjadi acuan pembangunan yang dijalankan pada setiap periode kepemimpinan presiden.
Sudah Dibahas Dua Periode
Rencana membuka draf PPHN kepada publik sebenarnya sudah disampaikan Muzani sejak awal Agustus.
Saat itu, ia mengatakan draf akan dibuka setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
“Saya akan minta kepada Badan Pengkajian, nanti setelah tanggal 17 Agustus agar dibuka ke publik. Saya kira tidak ada masalah untuk publik membaca,” kata Muzani di Jakarta, Jumat (7/8).
Menurut dia, pembahasan PPHN bukan proses yang baru dimulai. Penyusunan naskah telah dilakukan sejak dua periode terakhir kepemimpinan MPR dan melibatkan perguruan tinggi dalam proses pembahasannya.
Muzani juga mendorong lebih banyak pihak membaca dan memberikan pandangan terhadap naskah tersebut.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!