Selain itu, Fernando mengingatkan agar pengelolaan SPPG tidak melibatkan institusi TNI dan Polri sebagai mitra pelaksana, melainkan lebih diarahkan untuk membantu fungsi pengawasan.
“Ketiga, jangan lagi melibatkan TNI dan Polri sebagai mitra untuk mengelola SPPG supaya bisa diajak sebagai mitra untuk melakukan pengawasan pengelolaan SPPG agar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BGN,” jelasnya.
Minta Standar Menu dan Sistem Pengaduan Diperkuat
Fernando juga meminta BGN menetapkan standar menu yang wajib diberikan kepada penerima manfaat setiap hari. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan kualitas gizi dalam program MBG tetap terjaga.
“Keempat, tentukan menu yang wajib diberikan setiap harinya oleh SPPG kepada para penerima manfaat,” katanya.
Selain standar menu, ia juga mendorong adanya sistem pelaporan yang mudah diakses oleh SPPG maupun penerima manfaat terkait pelaksanaan program.
“Kelima, buat sistem untuk menerima laporan dari SPPG dan penerima manfaat terkait dengan menu yang diberikan setiap harinya,” ujar Fernando.
Ia menilai kritik dan masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan program MBG.
“Keenam, jangan anti terhadap kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat termasuk para penerima manfaat,” tegasnya.
Fernando juga meminta BGN memberikan sanksi tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan standar maupun ketentuan yang telah ditetapkan.
“Ketujuh, berikan sanksi yang tegas berupa pemutusan mitra bagi SPPG yang tidak melaksanakan standar sesuai dengan ketentuan BGN,” tuturnya.
Kedekatan dengan Prabowo Harus Jadi Modal Perbaikan MBG
