Para peserta mendapatkan pendidikan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, hingga etika pelayanan kepada masyarakat.
Prasetyo mengatakan pemerintah ingin menghadirkan konsep serupa di Indonesia agar proses regenerasi kepemimpinan nasional berjalan lebih sistematis.
Melalui URI, para calon pemimpin diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya, tetapi juga memahami tata kelola pemerintahan dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.
Ia menyebutkan bahwa di beberapa negara, pejabat pemerintahan, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), bahkan kepala daerah diwajibkan mengikuti pendidikan di lembaga kepemimpinan tersebut sebelum menduduki jabatan strategis.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” ujarnya.
Inilah yang menjadi pembeda utama Universitas Republik Indonesia dengan perguruan tinggi konvensional.
Jika universitas pada umumnya menerima mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan untuk memperoleh gelar akademik, URI lebih berperan sebagai pusat pengembangan kepemimpinan bagi aparatur negara dan calon pemimpin publik.
Selain penguatan kemampuan teknis, materi yang akan diberikan juga diarahkan pada pembentukan karakter, integritas, etika kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan.
Pemerintah menilai aspek tersebut menjadi bekal penting bagi para pejabat yang nantinya akan mengemban amanah dalam mengelola pemerintahan dan melayani masyarakat.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Prasetyo.
Dengan dilantiknya Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitoyoso sebagai pimpinan pertama Universitas Republik Indonesia, pemerintah berharap lembaga ini dapat menjadi pusat pencetak pemimpin masa depan yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi kebangsaan.
Keberadaan URI juga diharapkan memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan sehingga mampu menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks di masa mendatang.
