HOLOPIS.COM, JAKARTA – Evaluasi besar-besaran tampaknya langsung direspons cepat oleh pemerintah. Belum juga masuk tahun baru, persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah ternyata sudah mulai digodok sejak dini.
Langkah taktis ini mencakup penyusunan tahapan kerja, utak-atik skema pembiayaan, hingga rencana mendongkrak kualitas fasilitas bagi para jemaah selama di Tanah Suci.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, membeberkan bahwa curi start ini sengaja dilakukan agar jadwal lokal bisa klop dengan regulasi ketat yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan kepada DPR RI,” jelas Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7/2027).
Skema Pembiayaan Ramah Kantong: Jemaah Cuma Bayar 40 Persen?
Salah satu poin krusial yang paling ditunggu masyarakat adalah soal ongkos haji. Untuk menekan biaya yang harus disetor langsung oleh calon jemaah, pemerintah mengusulkan formula subsidi silang modal 60-40.
Rinciannya, sebesar 60 persen ongkos bakal ditutup dari nilai manfaat hasil kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sementara itu, jemaah tinggal membayar sisa 40 persennya melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Strategi ini sengaja diajukan sebagai bantalan jemaah. Targetnya adalah untuk, “Meringankan beban riil jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi,” ucap Kurnia.
Antisipasi Kematian di Tanah Suci, Cek Kesehatan Bakal Diperketat
Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pemerintah tidak ingin kecolongan soal kondisi fisik jemaah. Skrining kelayakan kesehatan atau istithaah medis sebelum keberangkatan dipastikan bakal jauh lebih ketat dan selektif.
“Pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah (istithaah) akan diperketat guna menekan angka kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci,” tegasnya.
Selain memperketat urusan kesehatan, pemerintah juga mengebut negosiasi kontrak dengan pihak ketiga (syarikah) di Arab Saudi untuk mengamankan slot transportasi, katering, dan hotel yang lebih layak.
Fokus pembenahan utama juga akan diarahkan ke kawasan Mina, tempat yang sering kali krusial dan rawan kepadatan jemaah. Pemerintah berjanji akan menyisir penggunaan kuota agar tepat sasaran serta memastikan pengadaan fasilitas tenda dilakukan secara bersih dan efisien.
“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” pungkas Kurnia.
