JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Polri seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penegakan hukum. Menurutnya, masih adanya sejumlah perkara yang belum kunjung tuntas, termasuk kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Abdullah mengatakan keberhasilan transformasi Polri tidak cukup diukur dari slogan maupun capaian administratif. Yang lebih penting, kata dia, adalah konsistensi institusi dalam menegakkan hukum secara adil dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Hukum tidak boleh berjalan lambat ketika berhadapan dengan figur-figur berpengaruh. Keadilan yang tertunda berpotensi dipersepsikan sebagai keadilan yang tidak ditegakkan. Publik berhak memperoleh kepastian mengenai perkembangan penyelesaian perkara yang telah lama menjadi perhatian nasional,” kata Abdullah Kelrey dalam keterangan tertulisnya kepada Holopis.com, Selasa (30/6/2026).
Menurut Abdullah, lambannya perkembangan penanganan perkara Firli Bahuri telah memunculkan persepsi di tengah masyarakat mengenai adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, sejumlah perkara dapat diproses dengan cepat, sementara perkara lain yang menjadi perhatian publik justru berjalan lamban.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian apabila tidak segera direspons dengan langkah yang transparan dan akuntabel.
Abdullah menegaskan, momentum HUT Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 semestinya tidak hanya diisi dengan seremoni, tetapi juga menjadi ajang introspeksi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi Polri.
“HUT Polri seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar seremoni. Reformasi Polri akan memperoleh kepercayaan publik apabila dibuktikan melalui penyelesaian perkara secara transparan, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.
NIC juga mendorong Polri untuk semakin memperkuat komitmen terhadap prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Abdullah menekankan tidak boleh ada kesan bahwa proses penegakan hukum berbeda perlakuannya berdasarkan jabatan, kedudukan, maupun pengaruh politik seseorang.
Menurutnya, seluruh perkara yang telah memasuki proses hukum harus diselesaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Abdullah berpandangan bahwa tingkat kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi institusi kepolisian. Karena itu, keberhasilan kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menurutnya, akan lebih diukur dari keberanian menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat dibanding sekadar capaian penghargaan atau angka kepuasan publik.
Menjelang peringatan HUT Bhayangkara ke-80, NIC berharap seluruh kritik yang berkembang di ruang publik dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.
