JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi, menilai gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi momentum untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurut Haidar Alwi, pemadaman listrik yang sempat terjadi di Madura, Bekasi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai peringatan penting terhadap kompleksitas sistem energi nasional.
“Ketika satu mata rantai terganggu, dampaknya dapat menjalar ke ekonomi, pelayanan publik, industri, dan kehidupan masyarakat secara bersamaan,” kata Haidar Alwi dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat konsumsi listrik terbesar di Indonesia sekaligus tulang punggung aktivitas ekonomi nasional. Pasokan listrik di wilayah tersebut ditopang oleh sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang menghubungkan berbagai pembangkit, gardu induk, dan jaringan transmisi dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa.
Menurutnya, keandalan sistem tersebut menjadi sangat penting karena menopang operasional industri, rumah sakit, pusat data, telekomunikasi, perbankan, transportasi, hingga berbagai layanan publik.
Haidar menilai masyarakat perlu memahami bahwa sistem kelistrikan nasional merupakan jaringan yang sangat kompleks dan melibatkan ribuan komponen yang bekerja secara terintegrasi.
“Masyarakat sering melihat listrik dari ujungnya, yaitu lampu yang menyala. Padahal, di balik satu lampu tersebut terdapat ribuan komponen yang bekerja tanpa henti,” ujarnya.
Ia mengatakan gangguan kelistrikan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal. Stabilitas sistem, kata dia, dipengaruhi oleh berbagai aspek mulai dari pasokan energi primer, logistik batu bara, pembangkitan, transmisi, distribusi, kondisi cuaca, hingga tata kelola sektor energi.
Karena itu, Haidar menilai pengelolaan energi nasional harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan antara satu sektor dengan sektor lainnya.
“Pertambangan, logistik, pembangkit, transmisi, teknologi, dan pengambilan keputusan harus bergerak sebagai satu sistem. Ketika satu bagian berjalan sendiri, kerentanan akan muncul di bagian lainnya,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap pasokan energi nasional setelah sejumlah gangguan kelistrikan terjadi di Jawa. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membantah bahwa pemadaman listrik yang terjadi berkaitan dengan menipisnya stok batu bara.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 18 Juni 2026 menyebut kebutuhan batu bara PLN sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 154 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah terkontrak, sedangkan sisanya masih dalam proses pemenuhan.
Haidar Alwi menilai kebutuhan listrik Indonesia akan terus meningkat seiring berkembangnya pusat data, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, serta digitalisasi berbagai sektor industri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan risiko energi nasional, meningkatkan cadangan operasi sistem kelistrikan, mempercepat integrasi data antarlembaga, serta mengembangkan digitalisasi sektor energi.
“Indonesia tidak sedang diuji oleh ketersediaan energi, tetapi oleh kemampuannya mengelola kompleksitas. Pembenahan sistem energi bukan lagi sekadar urusan sektor kelistrikan, melainkan langkah strategis untuk menjaga aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan daya saing Indonesia dalam jangka panjang,” pungkasnya.
