HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) malah menjadi menyusahkan warga.
Ia menekankan bahwa penentuan lokasi koperasi perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.
“Pak Kades, Pak Bupati, diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar,” kata Gibran dalam pernyataannya pada Kamis (18/6).
Gibran kemudian mengingatkan agar penentuan lokasi KDMP mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.
“Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun,” ujarnya.
Wapres Gibran kemudian kembali menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan lokasi KDMP.
“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” pintanya.
Menurutnya, pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program prioritas pemerintah mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program-program prioritas berjalan optimal.
“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” tandasnya.
Gibran menambahkan, keberadaan KDMP harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Jenderal Maruli Simanjuntak tidak terima dengan narasi di media sosial tentang ulah TNI yang merobohkan bangunan SDN di Wolomoni, Ende, NTT.
Jenderal Maruli menegaskan tidak mungkin anggota TNI melakukan tindakan ekstrem tersebut untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Ya itu banyak berita yang harus kita klarifikasi ya, kayaknya nggak mungkin se apa namanya, ekstrem itu ya, masa ada sekolah yang ditiadakan gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini harus detail kita klarifikasi ya,” kata Maruli pada Rabu (10/6).
Maruli mengatakan tak normal jika ada pihak yang membubarkan sekolah padahal sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pihaknya akan mengecek kabar tersebut.
“Tapi menurut saya nggak, nggak, normal kalau ada orang membubarkan sekolah sedangkan sekolahnya kan pasti sudah terdaftar di P&K. Nanti kita coba cek,” katanya.
Maruli mengatakan sering kali kabar menyebar hanya ramai di media sosial (medsos). Maruli membantah adanya penggusuran sekolah untuk Kopdes Merah Putih.
“Nggak ada, cuma sibuk di media aja kadang-kadang begini, begitu. Tapi realistisnya kan nggak mungkin ada sekolah yang sudah terdaftar di P&K terus ditiadakan. Wah ini bisa kena tuntutan hukum dia,” tegasnya.
