Jakarta, Holopis.com – Jumlah pekerja kelas menengah di Indonesia anjlok lebih dari 50 persen sejak 2018, memicu kekhawatiran jutaan warga turun kasta ekonomi.
Bank Dunia (World Bank) membunyikan alarm serius terhadap kondisi pasar tenaga kerja Indonesia.
Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan penciptaan jutaan lapangan kerja baru, lembaga internasional tersebut menemukan fakta yang mengkhawatirkan, jumlah pekerja yang masuk kategori kelas menengah mengalami penurunan lebih dari 50 persen dalam tujuh tahun terakhir.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026, Bank Dunia menilai Indonesia menghadapi persoalan struktural yang membuat pertumbuhan ekonomi belum mampu menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dengan upah yang memadai.
Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang kehilangan status kelas menengah dan bergeser ke kelompok ekonomi yang lebih rentan.
Data Bank Dunia menunjukkan proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah turun drastis dari 14,5 persen pada 2018 menjadi hanya sekitar 7 persen pada 2025.
Artinya, dalam kurun tujuh tahun, lebih dari separuh kelompok pekerja kelas menengah menghilang dari struktur pasar tenaga kerja Indonesia.
Temuan ini menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini merupakan motor utama konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh aktivitas ekonomi nasional.
Ketika jumlah kelas menengah menyusut, daya beli masyarakat ikut tertekan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ironisnya, penurunan tersebut terjadi ketika pasar kerja Indonesia sebenarnya menunjukkan perbaikan dari sisi kuantitas.
Bank Dunia mencatat sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta antara Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.
Namun, peningkatan jumlah pekerjaan ternyata tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pekerjaan.
Hampir setengah dari pekerjaan baru justru terserap ke sektor dengan produktivitas rendah seperti pertanian serta jasa akomodasi dan makanan.
Sementara sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi dan menawarkan penghasilan lebih baik, seperti jasa keuangan dan sektor modern lainnya, mengalami stagnasi bahkan kontraksi.
Bank Dunia menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian struktural dalam perekonomian Indonesia.
Lapangan kerja memang bertambah, tetapi sebagian besar tidak mampu memberikan pendapatan yang cukup untuk mendorong mobilitas sosial masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah meningkatnya angka pengangguran terselubung.
Persentase pekerja yang bekerja dengan jam kerja lebih sedikit dibandingkan yang mereka harapkan terus meningkat sejak 2022 dan kini mencapai 32,7 persen.
Fenomena ini menunjukkan banyak pekerja yang secara statistik tercatat bekerja, tetapi sebenarnya belum memperoleh pekerjaan yang optimal.
Mereka tetap memiliki pendapatan yang terbatas dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
“Hal ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar yang terus-menerus dalam kualitas pekerjaan,” demikian kesimpulan Bank Dunia dalam laporannya.
Selain kualitas pekerjaan yang rendah, tekanan juga datang dari sisi pendapatan. Bank Dunia mencatat upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi mengalami penurunan sekitar 1 hingga 2 persen per tahun sejak 2018.
Dalam laporan sebelumnya, Bank Dunia juga menyebut upah riil pekerja Indonesia turun rata-rata 1,1 persen per tahun pada periode 2018–2024.
Penurunan upah riil berarti kenaikan penghasilan pekerja tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.
Akibatnya, daya beli masyarakat terus terkikis meskipun secara nominal pendapatan mereka mungkin terlihat meningkat.
Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan banyak keluarga kelas menengah mengalami apa yang disebut sebagai downward mobility atau penurunan status ekonomi.
Mereka yang sebelumnya memiliki kemampuan menabung, membeli rumah, atau berinvestasi kini semakin sulit mempertahankan standar hidup yang sama.
Temuan Bank Dunia muncul di tengah proyeksi perlambatan ekonomi Indonesia pada 2026.
Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5 persen pada tahun ini, lebih rendah dibanding target pemerintah yang berada di kisaran 5,4 hingga 6 persen.
Perlambatan dipicu oleh tekanan eksternal, melemahnya investasi, serta tingginya ketidakpastian global.
Meski demikian, Bank Dunia menegaskan bahwa masalah utama Indonesia bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. .
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana menciptakan pekerjaan yang produktif, formal, dan bergaji layak agar mampu menopang perluasan kelas menengah.
Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menilai reformasi struktural menjadi kunci untuk membalikkan tren tersebut.
Reformasi yang dimaksud mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, perbaikan iklim investasi, percepatan digitalisasi, serta penguatan sektor industri bernilai tambah tinggi.
Langkah-langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membuka lapangan kerja yang memberikan penghasilan lebih baik.
Bagi Indonesia, penyusutan kelas menengah bukan sekadar persoalan statistik.
Kelas menengah merupakan tulang punggung konsumsi domestik, sumber penerimaan pajak, serta penggerak utama aktivitas ekonomi nasional.
Ketika jumlahnya terus menyusut, dampaknya dapat dirasakan pada perlambatan konsumsi, menurunnya investasi rumah tangga, hingga berkurangnya kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara berkelanjutan.
Karena itu, peringatan Bank Dunia layak menjadi alarm bagi pemerintah.
Tantangan Indonesia ke depan bukan lagi sekadar menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan pekerjaan yang tersedia mampu memberikan upah layak, produktivitas tinggi, dan kesempatan mobilitas sosial bagi jutaan pekerja.
Jika tidak, fenomena “turun kasta” yang kini menghantui kelas menengah berpotensi menjadi masalah ekonomi yang lebih besar dalam beberapa tahun mendatang.
