Ia juga menyoroti fakta bahwa BGN sebenarnya telah memiliki sistem verifikasi mitra yang sangat rinci. Setiap yayasan maupun badan usaha yang ingin menjadi mitra diwajibkan menyerahkan dokumen legalitas, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga akta pendirian melalui portal resmi BGN.
Karena itu, Hamdi menilai persoalan yang muncul bukan lagi soal ketersediaan data, melainkan alasan data tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat.
“Pertanyaannya kini bukan lagi apakah data itu ada, melainkan mengapa data badan hukum pengelola program MBG sengaja tidak dipublikasikan secara terbuka sebagaimana daftar penerima bantuan pemerintah lainnya,” ujarnya.
FORSIBER menegaskan bahwa praktik tata kelola publik di berbagai negara umumnya mewajibkan keterbukaan informasi mengenai badan hukum penerima program pemerintah, termasuk identitas pengurus, lokasi operasional, hingga status kontraknya.
Untuk itu, FORSIBER mendesak BGN segera membuka daftar seluruh yayasan pengelola SPPG kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.
“BGN didesak untuk segera membuka daftar seluruh yayasan pengelola SPPG demi memastikan siapa sebenarnya yang mengelola jaringan puluhan ribu SPPG tersebut dan siapa yang menikmati manfaat ekonomi terbesar dari program raksasa yang dibiayai oleh uang rakyat ini,” kata Hamdi.
Ia menegaskan bahwa transparansi penuh merupakan syarat utama agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat terhindar dari potensi praktik korupsi dan konflik kepentingan.
“Transparansi total bukan lagi sebuah opsi, melainkan prasyarat mutlak agar dana ratusan triliun rupiah ini tidak berakhir menjadi bancakan korupsi yang terstruktur,” pungkasnya.
