JAKARTA – Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) mengkritik keras kebijakan transparansi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai BGN hanya menghadirkan transparansi semu karena membuka informasi lokasi dan nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi menutup identitas yayasan atau badan hukum yang mengelola program tersebut.
Ketua FORSIBER, Hamdi Putra, menilai kondisi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya korupsi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan salah satu program dengan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.
“BGN dinilai hanya menyajikan transparansi semu karena sekadar membuka data lokasi dan nama Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPPG), namun menutup rapat informasi mengenai badan hukum atau yayasan yang mengelolanya,” kata Hamdi Putra dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, secara administratif SPPG hanya merupakan unit operasional di lapangan, sedangkan hubungan hukum yang sah dengan negara berada pada yayasan atau mitra yang berada di balik operasional dapur MBG tersebut.
Hamdi menegaskan, berbagai petunjuk teknis yang diterbitkan BGN justru menempatkan yayasan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas operasional, kepatuhan administrasi, penggunaan dana program, hingga konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
“Dengan menyembunyikan identitas yayasan dan hanya berhenti pada daftar SPPG, pemerintah sebenarnya belum menjawab pertanyaan paling krusial tentang siapa yang sebenarnya menerima manfaat ekonomi dari program raksasa ini,” ujarnya.
Ia menilai ketertutupan tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui siapa pengurus, pendiri maupun pembina yayasan pengelola SPPG, termasuk potensi hubungan keluarga atau kedekatan politik dengan pejabat negara.
Selain itu, publik juga tidak memiliki akses untuk memeriksa apakah satu yayasan mengelola banyak SPPG sekaligus atau terjadi konsentrasi pengelolaan pada kelompok tertentu.
“Dari perspektif tata kelola modern, transparansi seharusnya tidak berhenti pada ‘di mana dapurnya berada’, melainkan harus melacak sampai pada ‘siapa yang mengelolanya dan siapa yang memperoleh manfaatnya’,” tegas Hamdi.
FORSIBER mengidentifikasi sedikitnya empat risiko besar yang muncul akibat tidak dibukanya identitas badan hukum pengelola MBG.
Pertama, risiko beneficial ownership tersembunyi yang membuat publik tidak dapat mengetahui pihak yang sebenarnya mengendalikan sejumlah yayasan secara bersamaan.
Kedua, risiko nepotisme karena masyarakat tidak dapat menelusuri kemungkinan hubungan antara pengelola dana MBG dengan pejabat publik.
Ketiga, risiko konsentrasi manfaat ekonomi yang berpotensi bertentangan dengan tujuan pemerataan ekonomi dalam program MBG.
Keempat, lemahnya akuntabilitas hukum apabila terjadi persoalan di lapangan, seperti keracunan massal maupun dugaan penyalahgunaan dana program.
“Tanpa daftar yayasan yang terbuka, masyarakat dilarang menelusuri potensi kongkalikong antara pengelola dana MBG dan pejabat publik,” kata Hamdi.
