JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung yang bergerak cepat melakukan evaluasi serta proses hukum terhadap jajaran lama Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan tersebut disampaikan Habib Syakur menyusul penangkapan tiga mantan petinggi BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Menurut Habib Syakur, langkah tegas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan program strategis nasional tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Saya mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo dan langkah Kejaksaan Agung. Ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap dugaan penyimpangan, meskipun yang diperiksa adalah pejabat yang memegang program prioritas pemerintah,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Rabu (3/6/2026).
Minta Kasus Dikembangkan
Habib Syakur menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada tiga mantan pejabat BGN yang saat ini telah diamankan aparat penegak hukum.
Menurutnya, penyidik harus menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam berbagai praktik yang selama ini dikeluhkan oleh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Ia meminta Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan hingga menyentuh jaringan yang lebih luas apabila ditemukan bukti dan fakta hukum yang mengarah ke sana.
“Kasus ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti hanya pada pimpinan BGN. Jika ada pihak lain yang terlibat, siapa pun orangnya, harus diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Singgung Keluhan Pelaku MBG di Lapangan
Habib Syakur mengaku selama beberapa bulan terakhir menerima banyak laporan dan keluhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut dia, sejumlah persoalan yang beredar di lapangan perlu menjadi perhatian penyidik untuk ditelusuri lebih lanjut.
“Para pemilik SPPG, broker yayasan, oknum yang diduga bermain dalam proyek ini, hingga pihak-pihak yang selama ini disebut-sebut ikut mengambil keuntungan dari program negara harus siap jika memang nantinya ditemukan bukti keterlibatan mereka,” ujarnya.
Namun demikian, Habib Syakur menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Biarkan penyidik bekerja. Jangan ada yang kebal hukum. Kalau memang bersih tidak perlu takut, tetapi kalau ada yang bermain dengan uang rakyat, harus bertanggung jawab,” katanya.
MBG Harus Diselamatkan
Lebih lanjut, Habib Syakur mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia.
Karena itu, ia berharap kasus hukum yang kini mencuat tidak sampai mengganggu tujuan utama program tersebut.
“Yang harus diselamatkan adalah programnya, bukan orang per orang. MBG adalah program yang baik untuk rakyat, khususnya anak-anak Indonesia. Kalau ada oknum yang merusak, ya oknumnya yang harus disingkirkan dan diproses hukum,” ujarnya.
Ia juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang melakukan pergantian pimpinan BGN sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola lembaga tersebut.
Menurutnya, masyarakat kini menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru di BGN mampu membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.
“Ini momentum bersih-bersih. Saya yakin Presiden Prabowo tidak akan berhenti pada pergantian pejabat saja. Yang dibutuhkan rakyat adalah pembenahan total agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai menjadi makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
