HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi memasuki fase baru. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye pada Kamis pagi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Silmy Karim terlihat berjalan menuju kendaraan tahanan sekitar pukul 08.36 WIB. Penahanan tersebut menjadi perkembangan terbaru dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
Tidak hanya Silmy Karim, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga terlihat mengenakan rompi tahanan KPK. Mereka di antaranya mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.
Ketiganya bersama beberapa pihak lain diduga terlibat dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pelayanan dan pengurusan dokumen keimigrasian.
Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026. Operasi tersebut disebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing, termasuk Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang. Mereka terdiri atas delapan aparatur negara dan sembilan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian.
Nama-nama pejabat yang diamankan mencakup sejumlah tokoh penting di lingkungan imigrasi, termasuk Ronald Arman Abdullah, Jaya Saputra, dan Saffar Muhammad Godam yang pernah menduduki posisi strategis di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sementara itu, Silmy Karim diketahui mendatangi KPK dan menyerahkan diri pada 3 Juni 2026 sebelum akhirnya resmi ditahan. Hingga kini, KPK masih terus mendalami dugaan aliran dana, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi salah satu OTT terbesar sepanjang tahun 2026 tersebut.
