JEPARA- Sejumlah pandangan yang menyebut penyembelihan hewan kurban idul adha tidak boleh dilakukan di masjid belakangan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus, Muhammad Lukman Ihsanuddin menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara proporsional dengan tetap mengedepankan kemaslahatan umat.
Dalam rilis yang diterima, Lukman menjelaskan bahwa pada prinsipnya para ulama memang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan pengelolaan harta masjid. Ia mengutip pandangan Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan:
“Masjid adalah pihak yang merdeka dan dapat memiliki harta. Maka tidak boleh melakukan tasharruf terhadap harta masjid kecuali pada hal yang mengandung kemaslahatan yang kembali kepada masjid itu sendiri atau kepada kepentingan umum kaum muslimin“.
Menurutnya, kaidah tersebut tidak bisa dipahami sebagai larangan mutlak terhadap aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan masjid. Sebaliknya, masjid sejak dahulu memiliki fungsi yang luas dalam kehidupan umat Islam.
“Kaidah ini penting dipahami sebagai bentuk penjagaan terhadap fungsi masjid, bukan larangan mutlak terhadap seluruh aktivitas sosial-keagamaan di sekitarnya,” kata Lukman Ihsanuddin dalam tulisan opininya, Senin (25/5/2026).
Ia menegaskan bahwa dalam sejarah masyarakat Muslim, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, musyawarah, pelayanan sosial, hingga penguatan solidaritas umat.
Lukman menyebut penyembelihan hewan kurban di area sekitar masjid juga telah menjadi bagian dari tradisi baik atau ‘urf shahih yang tumbuh di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Menurutnya, keberadaan panitia kurban di masjid justru mempermudah masyarakat untuk menyalurkan hewan kurban sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.
“Dalam banyak kampung, gema takbir, gotong royong memotong hewan, hingga pembagian daging kepada warga merupakan wajah nyata syiar Islam yang hidup dan membumi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan kurban di sekitar masjid tetap harus memperhatikan kebersihan dan kehormatan tempat ibadah. Darah maupun limbah penyembelihan, kata dia, tidak boleh mencemari area ibadah.
“Panitia perlu menyiapkan saluran pembuangan, lubang penampungan darah, serta memastikan area masjid kembali bersih dan layak digunakan beribadah,” katanya.
Selain itu, Lukman juga mengingatkan agar biaya operasional kurban tidak menggunakan kas masjid. Menurutnya, kebutuhan seperti upah jagal, konsumsi panitia, plastik pembagian daging, hingga penggantian air sebaiknya berasal dari dana khusus kegiatan kurban.
“Ini penting agar amanah pengelolaan masjid tetap terjaga sesuai prinsip fikih,” lanjutnya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa secara ideal pelaksanaan kurban memang lebih utama dilakukan di rumah masing-masing. Namun kondisi masyarakat saat ini membuat tidak semua orang mampu menyembelih dan mendistribusikan daging kurban secara mandiri.
“Karena itu, pelimpahan pelaksanaan kepada panitia masjid menjadi solusi sosial yang realistis dan memudahkan umat,” jelasnya.
Ia menilai apabila panitia kurban dibebani kewajiban mencari lokasi penyembelihan yang jauh dari masjid, maka hal itu justru berpotensi menambah biaya dan kerumitan teknis.
“Pada akhirnya, hal itu bisa mengurangi minat masyarakat untuk berkurban. Padahal substansi syariat adalah memudahkan, bukan mempersulit,” tulisnya.
Lukman menegaskan bahwa syiar Islam perlu dijaga melalui pendekatan yang bijaksana dan tidak kaku.
“Selama kebersihan, ketertiban, dan adab terhadap masjid tetap dijaga, maka penyembelihan kurban di sekitar masjid patut dipandang sebagai bagian dari syiar dan kemaslahatan umat yang telah lama hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia,” pungkasnya.
