HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.
“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden Prabowo, sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Kepala Negara menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar _ferro allo_y atau paduan besi.
“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025,” ucap Presiden.
Meski memiliki kekayaan alam melimpah, Presiden Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kepala Negara menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding negara-negara G20 maupun negara tetangga di kawasan.
