JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut tidak mengabaikan aspek tata kelola, transparansi anggaran, serta keselamatan masyarakat.
Menurut Habib Syakur, program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif.
“Kami dan rakyat Indonesia pasti mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat kecil dan masa depan generasi bangsa,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (1/5/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Secara tidak langsung, ia menyoroti adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang bukan terhadap programnya, melainkan terhadap cara pelaksanaannya yang dinilai belum optimal.
“Yang ditolak rakyat itu bukan programnya, tetapi tata kelola yang masih terkesan ngawur, tidak rapi, dan berpotensi menimbulkan masalah di lapangan,” tegasnya.
Habib Syakur juga menyinggung munculnya laporan kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Ia menilai pemerintah perlu merespons persoalan tersebut secara serius dan terbuka.
“Kasus keracunan harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ini menyangkut keselamatan rakyat, sehingga tidak boleh dianggap sepele atau ditutup-tutupi,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak bersikap defensif atau menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, sikap terbuka justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program tersebut.
“Kami berharap Presiden tidak denial terhadap berbagai persoalan yang muncul, termasuk soal keracunan maupun kelemahan tata kelola di lapangan. Justru di sinilah pentingnya evaluasi menyeluruh,” tandas Habib Syakur.
Selain itu, Habib Syakur turut menyoroti aspek pengelolaan tenaga kerja dalam program MBG, khususnya yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai perlindungan terhadap para pekerja harus menjadi perhatian utama.
“Tata kelola buruh dalam program MBG melalui SPPG juga harus diperhatikan. Jangan sampai pekerja yang menjalankan program ini justru tidak mendapatkan perlindungan dan kejelasan hak,” tukasnya.
Lebih jauh, ia mengkritisi potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyinggung peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Dadan Hindayana, agar memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
“Kami tidak ingin program yang baik ini justru tercoreng oleh pemborosan anggaran. BGN harus memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Habib Syakur.
