HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Guterres menyampaikan pernyataan tersebut dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai keselamatan dan perlindungan jalur perairan di domain maritim pada Senin (27/4).
“Hak dan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz harus dihormati, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi 2817 Dewan (Keamanan) ini. Prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan sepenuhnya dan tanpa penundaan,” kata Guterres dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
“Saya menyerukan kepada semua pihak, buka selat itu. Biarkan kapal-kapal melintas. Tanpa biaya tambahan. Tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan kembali berjalan. Biarkan ekonomi global bernapas,” sambungnya.
Sejak awal Maret, gangguan pelayaran melalui Selat Hormuz telah mengguncang keamanan energi global, pasokan pangan, dan perdagangan. Selat Hormuz merupakan salah satu titik sempit maritim paling krusial di dunia.
Selat ini menjadi jalur bagi sekitar seperlima perdagangan minyak global, seperlima gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dunia, serta hampir sepertiga pupuk yang diperdagangkan secara internasional.
Jalur pelayaran yang aman dan tanpa hambatan merupakan kebutuhan ekonomi sekaligus kemanusiaan. Guncangan ekonomi terjadi seketika, dan semua pihak menanggung dampaknya, dengan volatilitas tajam di pasar energi dan komoditas, lonjakan biaya transportasi dan asuransi, serta gangguan rantai pasokan terburuk sejak pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina.
Tekanan ini menjalar hingga menyebabkan tangki bahan bakar kosong, rak-rak kosong, dan piring-piring kosong.
Dampak kemanusiaan semakin memburuk. Keterlambatan dan kenaikan biaya menghambat pengiriman bantuan penyelamat jiwa bagi mereka yang sebenarnya tidak dapat menunggu.
“Krisis ini terjadi bersamaan dengan musim tanam yang krusial. Gangguan yang berkepanjangan berisiko memicu darurat pangan global, yang akan mendorong jutaan orang, terutama di Afrika dan Asia Selatan, ke dalam kelaparan dan kemiskinan,” tukasnya.
“Beban terberat ditanggung oleh negara-negara kurang berkembang serta negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, negara-negara yang paling bergantung pada impor maritim dan yang paling tidak mampu menanggung guncangan yang bukan disebabkan oleh mereka sendiri,” lanjutnya.
Guterres mengatakan bahwa momen ini menuntut upaya menahan diri, dialog, dan membangun kepercayaan. Dia menawarkan jasa baiknya untuk membantu menemukan titik temu.
Secara lebih luas, Guterres menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, upaya untuk mengatasi akar penyebab ketidakamanan maritim, serta pendalaman dialog dan kerja sama.
“Laut harus menjadi kawasan perdamaian dan kerja sama, bukan konfrontasi atau paksaan. Inilah saatnya bagi kita untuk memilih, dan bertindak,” tutupnya.
