JAKARTA, HOLOPIS.COM – Front Mahasiswa Anti melakukan aksi demonstrasi jilid di depan gedung KPK dalam rangka memberikan sorotan atas kasus anomali anggaran pengadaan dan penyewaan mobil dinas oleh pemerintah Kota Samarinda.
Koordinator lapangan Front Mahasiswa Anti Korupsi, Wempi Habari menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan langkah lanjutan dari aksi sebelumnya yang telah dilakukan dalam rangka mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada hari Jumat 17 April 2026.
Wempi meminta dengan tegas agar lembaga antirasuah tersebut segera bertindak atas laporan yang telah disampaikan, yakni mengusut tuntas dugaan praktik tindan pidana korupsi pengadaan dan penyewaan mobil dinas di Pemkot Samarinda kepemimpinan Andi Harun.
“Kebijakan pengelolaan keuangan daerah seharusnya berlandaskan prinsip rasionalitas anggaran, efisiensi, serta akuntabilitas publik. Namun, kebijakan pengadaan dan penyewaan kendaraan dinas di Kota Samarinda justru memunculkan indikasi anomali serius dalam tata kelola anggaran,” kata Wempi dalam keterangan persnya, Kamis (23/4/2026).
Ia menerangkan berdasarkan temuan, bahwa Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2023 telah melakukan pengadaan kendaraan dinas berupa Land Rover Defender dengan nilai miliaran rupiah. Di saat yang sama, terdapat pula kebijakan penyewaan kendaraan dinas dengan nilai yang sangat tinggi, yakni sekitar Rp160 juta per bulan.
Secara administratif dan logika penganggaran, Wempi menyebut bahwa praktik pengadaan dan penyewaan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan fundamental terkait perencanaan kebutuhan dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Dalam perspektif manajemen keuangan publik, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk inefisiensi kebijakan, bahkan berpotensi mengarah pada maladministrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Wempi juga menyampaikan bahwa jumlah kendaraan dinas yang disewa oleh Pemkot Samarinda mencapai lebih dari 50 unit, sehingga memperlihatkan adanya pembengkakan anggaran yang tidak proporsional terhadap kebutuhan riil organisasi perangkat daerah.
“Jelas ini berimplikasi langsung terhadap beban APBD dan berpotensi merugikan kepentingan publik secara luas,” tutur Wempi.
Tidak hanya itu, adanya sorotan terhadap pihak penyedia jasa pengadaan dan penyewaan kendaraan dinas yang diragukan kredibilitasnya memperkuat urgensi dilakukannya audit secara menyeluruh. Dalam kerangka good governance, hal ini menurutnya bisa menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan serta potensi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan demikian, Wempi memberikan benang merah agar persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kebijakan teknis semata, melainkan sebagai indikasi serius yang harus diuji secara hukum dan administratif guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Front mahasiswa anti korupsi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang abu-abu yang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Maka dari itu di dalam aksi unjuk rasanya kali ini, Wempi ingin menegaskan kembali tuntutannya agar para penegak hukum khususnya KPK segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan dan penyewaan barang di Pemkot Samarinda tahun anggaran 2023.
“Mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Pemerintah Kota Samarinda terkait pengadaan dan penyewaan kendaraan dinas,” tuntutnya.
Kemudian, ia juga meminta agar KPK memeriksa pula perusahaan penerima proyek pengadaan dan penyewaan mobil dinas mewah Pemerintah Kota Samarinda tersebut, secara menyeluruh dan transparan.
“Memeriksa perusahaan penyedia jasa pengadaan dan penyewaan kendaraan dinas yang diragukan kredibilitasnya. Dan mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kasus ini,” tegas Wempi.
Dan yang terakhir, Front Mahasiswa Anti Korupsi juga meminta dengan tegas, apabila ditemukan unsur pidananya, maka KPK harus segera memproses dan memenjarakan mereka semua.
“Menangkap dan memproses seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang jabatan. Kami menentang KPK 2 × 24 Jam Harus bertindak memeriksa Walikota Samarinda Andi Harun,” sambungnya.
Wempi mengklaim akan terus melakukan demonstrasi dan desakan sejenisnya dalam rangka untuk mewujudkan kontrol sosial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik, transparan, profesional, dan akuntabel.
“Jika tidak ada langkah konkret, maka kami akan terus mengawal dan mengangkat isu ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkas Wempi.
