HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4), sebagai langkah strategis menghadapi potensi peningkatan karhutla pada musim kemarau tahun 2026.
Apel kesiapsiagaan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pengendalian karhutla serta menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.
“Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla. Arahan beliau jelas, bahwa capaian yang sudah baik harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelasnya, sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com.
Menko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla merupakan hasil sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dunia usaha, maupun masyarakat. “Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kolaborasi, meningkatkan integrasi, dan membangun kerja sama yang solid agar kejadian karhutla dapat ditekan secara signifikan,” tegasnya.
Secara nasional, luas terbakar di Indonesia menunjukkan tren penurunan, dari sekitar ±376.805 hektare pada tahun 2024 menjadi ±359.619 hektare pada tahun 2025. Meski demikian, sejumlah wilayah masih menjadi perhatian, termasuk Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Luas lahan terbakar di Kalimantan Barat tercatat sekitar ±151.919 hektare pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 sekitar ±23.118,65 hektare.
Luas lahan yang terbakar di Kalbar sejak awal tahun 2026 sampai dengan 31 maret 2026 mencapai sekitar 10.601 hektare. Sementara itu, data penanganan operasional manggala agni menunjukkan luasan karhutla yang ditangani sampai dengan 31 maret 2026 baru mencapai 479,12 hektare. fakta ini menegaskan bahwa ancaman karhutla di kalbar telah nyata muncul sejak awal tahun dan memerlukan kewaspadaan yang terus-menerus.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Berbagai langkah antisipatif terus dilakukan, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan deteksi dini hotspot, patroli terpadu, edukasi masyarakat, operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan sarana prasarana dan dukungan operasi udara.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla sebagai hasil dari pembelajaran dan penguatan koordinasi lintas sektor.
