“Kita bangga bahwa Indonesia adalah bangsa pembelajar. Kita belajar dari kesalahan masa lalu dan terus memperbaiki berbagai kekurangan. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir, kejadian karhutla terus menurun,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sinergi antar kementerian atau lembaga serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam perbaikan tersebut.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Kementerian Kehutanan telah mendorong pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla untuk segera menetapkan status siaga darurat.
“Dengan status siaga, dukungan pemerintah pusat, termasuk dari BNPB dan Kementerian Kehutanan, dapat segera dioperasionalkan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca sesuai rekomendasi BMKG,” jelasnya.
Menteri Kehutanan juga menekankan bahwa pendekatan pencegahan menjadi kunci utama, khususnya melalui pengelolaan tata air di lahan gambut. “Upaya preventif sangat menentukan, salah satunya dengan menjaga tinggi muka air tanah agar tetap optimal sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran,” ujarnya.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah berharap melalui sinergi seluruh pihak, kejadian karhutla dapat ditekan sedini mungkin guna menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
Usai pelaksanaan apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan dan diikuti oleh para pemangku kepentingan utama. Dalam rakor tersebut, turut hadir Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan langkah, serta memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla dan bencana terkait selama musim kemarau tahun 2026.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...