HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu yang dicanangkan pemerintah mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha dan pekerja. Program ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja nasional sekaligus upaya penghematan energi di tengah dinamika global.
Dalam konferensi pers bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, perwakilan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dari unsur pekerja dan pengusaha menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
Perwakilan serikat pekerja, Carlos Rajagukguk, menyebut kebijakan ini sebagai langkah tepat yang memberikan arah jelas bagi dunia kerja.
“Kami juga mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Surat edaran ini akan menjadi pedoman bagi pekerja dalam bekerja dan mendukung proses produksi,” kata Carlos.
Carlos menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh merugikan pekerja. Ia memastikan kekhawatiran seperti pemotongan gaji atau penghapusan hak cuti tidak akan terjadi.
“Kami juga meminta agar pengawas ketenagakerjaan sigap dalam mencegah pelanggaran,” ujarnya.
Menurutnya, WFH justru bisa menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Dukungan serupa datang dari kalangan pengusaha. Perwakilan LKS Tripartit Nasional, Hira Sonia, menilai kebijakan ini memberikan kepastian sekaligus fleksibilitas bagi dunia usaha.
“Surat edaran ini menjadi pedoman penting dalam transformasi budaya kerja nasional, sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha,” kata Hira.
Ia optimistis WFH akan mendorong efisiensi operasional, termasuk dalam penggunaan energi di lingkungan kerja.
Pemerintah menyebut kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga strategi nasional untuk efisiensi. Dengan berkurangnya mobilitas harian pekerja, konsumsi bahan bakar dapat ditekan.
WFH satu hari dalam seminggu diperkirakan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui proses diskusi bersama berbagai pihak agar tetap adil bagi semua.
Kebijakan WFH menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pola kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital. Selain menjaga produktivitas, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup pekerja.
Dengan dukungan dari pengusaha dan pekerja, transformasi budaya kerja ini dinilai memiliki peluang besar untuk sukses dan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
