HOLOPIS.COM, JAKARTA – Said Iqbal menegaskan dirinya akan fokus membantu Presiden Prabowo Subianto merumuskan dan menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja setelah resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Senin (8/6/2026).
Menurut Said, tugas tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menginginkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan buruh.
“Pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto,” ujar Said usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Mantan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengungkapkan ada tiga aspek utama yang akan menjadi fokus analisis dan rekomendasinya kepada Presiden.
Pertama adalah kepastian kerja atau job security. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan perlindungan terhadap pekerja.
Kedua adalah kepastian pendapatan atau income security. Said menilai pekerja membutuhkan sistem pengupahan yang layak agar kesejahteraan dan daya beli masyarakat dapat terus meningkat.
Ketiga adalah jaminan sosial atau social security yang dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
“Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” tuturnya.
Lebih lanjut, Said mengungkapkan ketiga aspek tersebut juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia menyoroti perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja outsourcing, sistem pengupahan yang adil, hingga perluasan perlindungan sosial bagi pekerja informal sesuai standar International Labour Organization (ILO).
“Hal-hal inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan,” jelasnya.
Dengan jabatan barunya di lingkungan Istana, Said Iqbal diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan kalangan pekerja dalam mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi nasional.
