HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dunia militer Indonesia diguncang kabar mengejutkan. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Yudi Abrimantyo, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang diduga melibatkan oknum BAIS.
Kepastian pengunduran diri tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah. Ia menyebut proses serah terima jabatan telah dilakukan pada Rabu (25/3/2026) di Mabes TNI.
“Sebagai pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Ka BAIS,” ujar Aulia dalam konferensi pers.
Meski demikian, hingga kini TNI belum mengumumkan siapa sosok yang akan menggantikan posisi strategis tersebut. Kekosongan ini masih menjadi perhatian publik, mengingat peran vital BAIS dalam sistem pertahanan negara.
Di tengah situasi ini, TNI bersama Kementerian Pertahanan langsung bergerak cepat. Rapat penting digelar untuk membahas langkah pembenahan internal.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita.
Usai rapat, TNI menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi pelanggaran hukum di tubuh institusi. Aulia menekankan bahwa setiap prajurit yang terbukti melanggar akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“TNI tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum. Semua akan diproses sesuai ketentuan, mulai dari peradilan militer hingga pemberhentian tidak hormat,” tegasnya.
Penegakan hukum ini berlaku bagi seluruh tingkatan, dari perwira hingga prajurit paling bawah, termasuk dalam kasus penganiayaan maupun keterlibatan aktivitas ilegal lainnya.
Selain penindakan, TNI juga akan memperkuat pembenahan internal. Langkah tersebut mencakup peningkatan pengawasan, penguatan kepemimpinan, serta penanaman nilai disiplin dan integritas kepada seluruh prajurit.
Langkah tegas ini disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat supremasi hukum dan menjaga kehormatan institusi negara.
Kasus ini menjadi momentum penting bagi TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus memastikan setiap prajurit menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum dan nilai kebangsaan.
