HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa negaranya telah mengerahkan ratusan ahli militer ke Timur Tengah untuk membantu menghadapi ancaman drone Shahed. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di parlemen Inggris di London pada Selasa (17/3).
Zelenskyy menyebut sebanyak 201 personel telah dikirim ke sejumlah negara di kawasan tersebut. Mereka merupakan tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi serangan drone.
“Mereka adalah para ahli militer yang memiliki keahlian dalam membantu dan mempertahankan diri dari serangan drone Shahed. Tim kami sudah berada di Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Arab Saudi, serta sedang dalam perjalanan menuju Kuwait,” ungkap Zelensky kepada para anggota parlemen Inggris, dikutip Holopis.com, Rabu (18/3).
Ia juga menambahkan bahwa sebanyak 34 personel tambahan telah disiapkan untuk memperkuat tim tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Ukraina dalam memperluas kerja sama pertahanan di tengah meningkatnya ancaman di kawasan.
Selain pengiriman personel, Zelenskyy menyebut Ukraina kini memiliki kapasitas produksi drone pencegat yang cukup besar. Ia mengatakan negaranya mampu memproduksi sekitar 2.000 unit per hari dan siap mendistribusikan sebagian kepada sekutu.
Ukraina juga tengah mengembangkan teknologi baru di bidang militer. Salah satunya adalah drone bawah air serta drone yang dirancang untuk beroperasi di lingkungan laut.
Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Iran kemudian merespons dengan serangan balasan yang berdampak pada terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Situasi tersebut turut memicu respons dari pihak Iran terhadap negara lain yang dianggap terlibat. Seorang anggota parlemen Iran bahkan menyinggung keterlibatan Ukraina dalam konflik tersebut.
“Dengan memberikan dukungan drone kepada rezim Israel, Ukraina yang gagal secara efektif telah terlibat dalam perang dan, berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini menjadikan seluruh wilayahnya sebagai target yang sah bagi Iran,” tulis Ebrahim Azizi, kepala komite keamanan nasional dan kebijakan luar negeri parlemen Iran, di media sosial X.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi berpotensi meluas, seiring meningkatnya keterlibatan berbagai pihak di kawasan.
