HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat Media Sosial, Darmansyah merasa miris dengan adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga antirasuah Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kalangan, termasuk kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia, baru-baru ini.
Hal ini disampaikan karena mengingat bulan Suci Ramadan tentu menjadi momentum yang baik untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah melakukan praktik korupsi.
“Ramadan adalah bulan ketika umat Islam belajar menahan diri, menahan lapar, menahan amarah, dan menahan nafsu. Tetapi rupanya, yang paling sulit ditahan oleh sebagian orang adalah nafsu terhadap uang,” kata Darmansyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Minggu (15/3/2026).
Diketahui, Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama bulan Ramadan 2026 ini kembali berhasil menyeret tiga kepala daerah. Pertama adalah Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. Kedua adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan yang ketiga atau terbaru adalah Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman.
Fadia A Rafiq terjaring OTT KPK Pada tanggal 3 Maret 2026 atau 13 Ramadan 1447 H. Kemudian Muhammad Fikri Thobari terjaring OTT pada 9 Maret 2026 atau 20 Ramadan 1447 H. Sementara Syamsul Aulia Rahman terjaring OTT KPK pada 13 Maret 2026 atau 23 Ramadan 1447 H.
“Ironisnya, mereka tertangkap justru di bulan ketika orang-orang sedang berlomba mengumpulkan pahala,” ujarnya.
Ditambah lagi kata Darmansyah, mereka seharusnya mampu memberikan contoh yang baik dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia karena berasal dari partai yang mengklaim cukup paham dengan agama. Sebut saja Fadia A Rafi yang merupakan kader Partai Golkar. Kemudian ada Muhammad Fikri Thobari dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Syamsul Aulia Rahman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Lebih ironis lagi, di antara partai pendukung mereka ada partai yang sering membawa identitas keagamaan, seperti Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung ketiganya, serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung dua di antaranya,” ketusnya.
Sebagai pengamat, Darmansyah memberikan garis bawah cukup tebal terhadap sebuah paradigma bahwa partai berbalut agama tidak selamanya bisa menjadi cermin agama yang baik, karena di dalamnya ada para pelaku pelanggaran agama,
“Barangkali di sinilah kita belajar satu hal sederhana, politik tidak menjadi suci hanya karena dibungkus dengan simbol agama,” tukas Darmansyah.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa apa pun latar belakang seseorang, maka yang dinilai seharusnya bukan soal apa partainya dan apa agamanya, akan tetapi bagaimana ia mampu menjaga amanat yang diberikan rakyat dengan penuh kapabilitas serta integritas.
“Jika integritasnya rapuh, jabatan bisa berubah menjadi ladang dosa, bahkan di bulan puasa sekalipun,” pungkasnya.
