HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC) Abdullah Kelrey memohon kepada duo Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo untuk serius membereskan persoalan pelik di Indonesia, yakni judi online.
Hal ini disampaikan sebagai atensi serius dirinya sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil untuk mendukung semangat Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bebas dari praktik judi online, sekaligus menaruh harapan dan keyakinan besar pada kinerja Wakil Menteri Komdigi tersebut di Kabinet Merah Putih.
“Kepada wakil pimpinan kementerian tersebut (Komdigi -red), kami minta untuk fokus melakukan pembenahan internal terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya serius dalam memberantas judi online,” kata Kelrey dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Sabtu (7/3/2026).
Dikatakan Kelrey, Presiden Prabowo Subianto kedapatan sering menyinggung upaya pemberantasan judi online. Salah satunya di dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu 6 November 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, di mana Presiden kembali menegaskan semua harus memerangi judi daring (judi online) tersebut.
Presiden Prabowo juga meminta Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), dan kementerian/lembaga lain untuk bekerja sama memerangi judi daring.
“Berdasarkan hasil penelusuran kami, diduga masih terdapat oknum birokrat di lingkungan Komdigi yang ‘bermain’ atau setidaknya tidak bekerja maksimal dalam menutup celah operasional situs judi online,” ujarnya.
Maka dari itu, ia meminta kepada Wamenkomdigi ikut menjadi motor penggerak pembersihan oknum-oknum yang berpotensi menjadi bagian dari sindikat judi online yang beroperasi di Indonesia.
“Jika pemerintah benar-benar ingin serius memerangi praktik tersebut, maka pembersihan birokrasi dari oknum nakal harus menjadi prioritas utama,” tutur Kelrey.
Di samping itu, ia juga mendorong kepada DPR RI khususnya Komisi I dan Komisi III untuk kembali mengaktifkan Panitia Kerja Judi Online (Panja Judol) yang sempat dibahas sebelumnya. Sebab dengan mandeknya Panja Judi Online tersebut, maka parlemen bisa menjadi lembaga yang sangat dicurigai tidak bersih dari permasalahan tersebut.
“Kami meminta Komisi I DPR RI dan Komisi III DPR RI segera mengaktifkan kembali Panja tersebut guna memperkuat pengawasan, regulasi, serta koordinasi lintas lembaga,” pungkasnya.
